Oleh : Ainur Rofiq, Senior PPM dan Tokoh Pergerakan Pemberdayaan Masyarakat Pusat Peranserta Masyarakat
ppmindonesia.com, Jakarta – Gus Miftah Maulana baru saja memberikan contoh berharga tentang tanggung jawab moral di tengah kontroversi yang melibatkan dirinya. Setelah pernyataan tidak pantas yang disampaikannya kepada seorang penjaja Es Teh, Sonhaji, dalam sebuah pengajian menuai kritik tajam dari masyarakat dan viral di media sosial, Gus Miftah mengambil langkah yang jarang dilakukan pejabat publik.
Pada 6 Desember 2024, ia secara langsung meminta maaf kepada Sonhaji dan menyatakan pengunduran dirinya dari Kabinet Prabowo, meskipun Presiden Prabowo sendiri tidak memberhentikannya (sumber: Kompas.com).
Keputusan Gus Miftah untuk mundur adalah tindakan langka yang menunjukkan tanggung jawab moral dan integritas. Di tengah fenomena banyaknya pejabat publik yang tetap bertahan dalam jabatan meskipun terlibat skandal, pelanggaran etika, atau menjadi sasaran kritik publik, langkah Gus Miftah terasa seperti angin segar.
Saat sebagian besar pejabat memilih untuk bertahan hingga diberhentikan, atau bahkan hingga kasus mereka ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gus Miftah justru menunjukkan keberanian untuk mundur secara sukarela.
Tindakan ini bukan sekadar respons atas tekanan publik, tetapi juga cerminan kesadaran bahwa pejabat publik harus menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak. Langkah ksatria ini patut menjadi inspirasi bagi pejabat lainnya, khususnya mereka yang sudah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin. Jika keberanian seperti ini menjadi norma, Indonesia akan semakin dekat pada budaya kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Semoga sikap Gus Miftah ini membuka mata banyak pihak dan menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah sekadar soal kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bahkan ketika itu berarti harus rela melepaskannya demi kebaikan bersama.(ainur rofiq)
