ppmindonesia.com.Jakarta – Kenaikan harga kelapa di pasar-pasar Indonesia belakangan ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Setelah Lebaran 2025, harga kelapa bulat dan kelapa parut melonjak drastis, mencapai hingga Rp25.000 per butir di beberapa wilayah.
Bagi konsumen, ini adalah kabar buruk. Namun yang lebih mengejutkan, bagi para petani kelapa—yang seharusnya menjadi pihak paling diuntungkan—kenaikan ini justru tak membawa kesejahteraan. Mereka tetap hidup dalam kesulitan. Di sinilah letak ironinya.
Kementerian Perdagangan menyebut bahwa lonjakan harga kelapa disebabkan oleh tingginya ekspor ke luar negeri, terutama ke China dan Vietnam.
Harga ekspor yang lebih tinggi dari harga pasar domestik mendorong pelaku usaha memilih menjual ke luar negeri, menyebabkan pasokan dalam negeri menyusut dan harga pun meroket.
Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Para petani kelapa tidak serta-merta menikmati tingginya harga.
Mereka masih terikat dengan sistem distribusi yang panjang, dikendalikan oleh tengkulak dan pengepul besar, yang membeli dengan harga murah langsung dari kebun. Akibatnya, nilai tambah dari komoditas ini justru dinikmati oleh perantara dan eksportir.
“Petani tetap susah, walau harga naik. Kita lihat di pasar mahal, tapi di kebun harganya segitu-gitu aja. Belum lagi biaya panen dan transportasi,” keluh salah satu petani di Sulawesi.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (ASPEK), Abdul Gafur Ritonga, mengungkapkan bahwa kelapa adalah salah satu komoditas unggulan Indonesia, namun petaninya masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.
Ia menilai ada ketimpangan besar dalam sistem tata niaga kelapa, dan lemahnya perlindungan negara terhadap petani membuat mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan.
“Seharusnya saat harga naik, petani bisa menikmati hasil. Tapi kenyataannya, mereka hanya jadi penonton dari keuntungan yang diraih pelaku ekspor,” ujar Gafur. Ia menambahkan, keberpihakan nyata dari negara dibutuhkan agar ekosistem kelapa dikelola secara adil dari hulu ke hilir.
Dengan luas lahan mencapai 3,34 juta hektare dan produksi 2,85 juta ton per tahun, Indonesia adalah produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina.
Namun angka-angka itu belum menjamin kesejahteraan petani maupun stabilitas pasokan dalam negeri, terutama saat momen konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.
Pemerintah memang telah mengupayakan pertemuan antara petani, eksportir, dan pelaku industri untuk menyusun kebijakan yang lebih adil. Namun tanpa perubahan sistemik dalam tata kelola dan distribusi, upaya ini belum cukup menyentuh akar masalah.
Kondisi ini menegaskan bahwa harga tinggi tidak selalu berarti keuntungan bagi petani. Selama mereka tidak memiliki kontrol terhadap rantai pasok, selama kebijakan negara belum berpihak pada produksi lokal, maka kesejahteraan petani akan terus menjadi wacana yang tertunda.
Ironi kelapa adalah potret kecil dari ketidakadilan dalam sistem pangan kita. Sebuah pengingat bahwa di negeri agraris ini, tak semua yang subur membawa makmur.(acank)
