ppmindonesia.com. Jakarta,— Kebijakan alokasi anggaran pendidikan kembali menuai sorotan. Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional menilai distribusi anggaran pendidikan 2025 yang mencapai Rp757,8 triliun masih menyisakan ketimpangan besar.
Salah satu contoh paling mencolok ialah dana untuk program Sekolah Rakyat sebesar Rp24,9 triliun, lebih besar daripada dana revitalisasi 12.000 sekolah yang hanya dialokasikan Rp22,5 triliun.
Wakil Sekretaris Jenderal PPM Nasional, Alip Purnomo, menilai disparitas tersebut menunjukkan pemerintah lebih menekankan pembangunan proyek baru ketimbang memperbaiki kondisi sekolah yang ada.
“Sekolah-sekolah negeri rusak, fasilitas minim, hingga kekurangan guru masih menjadi masalah mendesak. Namun, anggaran revitalisasi hanya Rp22,5 triliun, padahal kebutuhan di lapangan jauh lebih besar,” ujar Alip, Selasa (19/8/2025).
Sorotan pada Prioritas
Sekretaris Jenderal PPM Nasional, Anwar Hariyono, mengakui program Sekolah Rakyat patut diapresiasi karena memberikan akses pendidikan bagi kelompok marjinal. Namun, ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan tidak boleh diabaikan.
“Pemerintah terkesan membangun citra lewat proyek baru, padahal sekolah yang ada masih menjerit. Bagaimana mungkin kualitas pendidikan meningkat jika ruang kelas rusak, laboratorium tak layak, hingga sanitasi sekolah terabaikan?” kata Anwar.
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan masih ada ribuan ruang kelas rusak berat di berbagai daerah, terutama di luar Jawa. Revitalisasi sekolah dianggap krusial untuk menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar yang aman dan layak.
Dampak Bagi Guru dan Siswa
PPM menilai ketimpangan alokasi anggaran ini berdampak langsung terhadap guru dan siswa. Guru di sekolah dengan fasilitas terbatas harus menghadapi beban kerja lebih berat karena minim sarana. Sementara itu, siswa di daerah tertinggal kehilangan kesempatan belajar yang setara dengan teman-temannya di kota besar.
“Menurut Alip, pengabaian terhadap revitalisasi sekolah akan berdampak serius pada melebarnya kesenjangan pendidikan. Ia menekankan bahwa proses mencetak generasi unggul serta kegiatan belajar-mengajar akan sangat terganggu.
Sulit bagi siswa untuk fokus belajar dalam kondisi fasilitas yang tidak memadai, seperti atap sekolah yang bocor atau bahkan ruang kelas yang nyaris roboh. Jika kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan semua program peningkatan sumber daya manusia (SDM) hanya akan menjadi wacana di atas kertas.”
Fokus Anggaran Pendidikan
Karena itu, PPM mendesak pemerintah untuk menata kembali fokus anggaran pendidikan agar lebih proporsional dan menyentuh kebutuhan paling mendasar. Selain revitalisasi sekolah, isu kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih bergaji rendah juga harus menjadi prioritas.
“Dengan anggaran Rp757,8 triliun, pemerintah seharusnya bisa menjawab dua hal utama: kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah yang layak. Tanpa itu, wacana peningkatan kualitas pendidikan hanya sebatas retorika,” pungkas Alip.(acank)
