ppmindonesia.com.Jakarta – Demonstrasi besar-besaran pada 25 Agustus 2024 mendatang mengkristalkan penolakan publik terhadap kebijakan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinilai fantastis dan tidak berkeadilan.
Aksi yang digagas sejumlah elemen masyarakat sipil ini menyuarakan protes bahwa rakyat tidak mau lagi menjadi “tulang punggung” untuk membiayai kemewahan para wakilnya di Senayan.
Gerakan ini berangkat dari kegelisahan yang mendalam, terutama setelah terungkapnya besaran tunjangan anggota dewan periode 2024-2029 yang bisa menyentuh lebih dari Rp 100 juta per bulan per orang.
Tunjangan pengganti rumah dinas sebesar Rp 50 juta per bulan menjadi titik pemicu utama, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang menghadapi daya beli yang melemah dan biaya pendidikan yang semakin tinggi.
“Kalau misal masyarakat bilangnya anggota DPR MPR justru beban rakyat, bukan rakyat yang beban negara, tapi mereka yang beban rakyat,” ujar Zifa, seorang guru SMA di Jakarta Barat, yang pernyataannya kini menjadi salah satu semangat perlawanan.
Pernyataan Zifa itu diamini secara luas. Depri Cane Nasutiain, seorang aktivis Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan yang terukur.
“Meskipun para pemdemo tahu betul bahwa [tuntutan pembubaran DPR] sangat sulit dan hampir tidak mungkin, ini menjadi bukti bahwa rakyat marah dengan kenaikan tunjangan anggota DPR di saat ekonomi rakyat sulit,” kata Depri.
Ia melanjutkan dengan pertanyaan kritis yang menggugah, “Apakah ini yang namanya Anggota DPR yang selalu mengatakan berjuang demi rakyat atau demi kebutuhan kantong sendiri?”
Aksi ini tidak hanya menyasar tunjangan, tetapi juga pola pengambilan kebijakan yang dianggap elitis dan tidak menyentuh akar persoalan masyarakat. Para penggiat aksi menilai, alokasi anggaran negara lebih tepat dialihkan untuk sektor-sektor yang mendasar, seperti pemerataan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru honorer serta tenaga kesehatan.
“Rp50 juta [tunjangan rumah] itu bisa buat bayar berapa ratusan gaji guru honorer yang ada di Indonesia sekarang. Gaji guru honorer aja bahkan enggak sampai Rp1 juta, bahkan cuma Rp600 ribu,” ujar Erren (20), seorang freelancer, yang juga akan turun dalam aksi tersebut.
Meski diakui bahwa tuntutan pembubaran DPR adalah sesuatu yang secara prosedural hampir mustahil, para penggerak aksi menegaskan bahwa langkah ini bukanlah sekadar gerakan simbolis belaka.
“Ini adalah upaya untuk mengingatkan kembali para anggota dewan akan mandat yang diberikan rakyat. Jangan sampai rakyat hanya didengar ketika pemilu dan dilupakan selama menjabat lima tahun,” tambah seorang koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah pihak, termasuk pengamat kebijakan publik, memprediksi bahwa gelombang ketidakpuasan ini tidak akan berhenti pada 25 Agustus. Demonstrasi dipandang sebagai puncak gunung es dari kekecewaan yang terakumulasi terhadap para elit politik.
Demo 25 Agustus menjadi penanda: sejauh mana para wakil rakyat masih mau mendengar suara-suara yang selama ini mereka wakili, atau justru semakin menjauh dalam balutan kemewahan yang dibiayai oleh rakyatnya sendiri.(acank)
