Impor bisa menurunkan harga sesaat, tetapi tanpa menjaga hidup layak petani, ekosistem pangan kita rapuh dan kedaulatan pangan terancam.
ppmindonesia.com. Jakarta — Setiap kali musim panen tiba, harga cabai, beras, atau bawang kerap menjadi topik utama di lini masa hingga halaman media massa nasional. Masyarakat mengeluh harga melonjak, sementara pemerintah berupaya menstabilkan pasokan lewat impor.
Namun di balik upaya menstabilkan harga bagi konsumen, nasib petani — sebagai produsen utama pangan — kerap terabaikan. Mereka diminta menghasilkan pangan murah, cepat, dan banyak, tanpa jaminan harga jual yang adil, tanpa insentif produksi, atau perlindungan hidup layak.
Data tidak bisa dielak: regresi jumlah petani dan stagnasi regenerasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren menyusutnya rumah tangga usaha pertanian. Pada 2013, tercatat 31,7 juta rumah tangga usaha pertanian; pada 2023, tinggal 29,3 juta. Dalam sepuluh tahun, Indonesia kehilangan sekitar 2,3 juta petani.
Parahnya, 61,8 persen petani kini berusia di atas 45 tahun, sementara Generasi Z yang seharusnya menjadi tulang punggung regenerasi лишь 2,14 persen dari total petani aktif. Angka-angka ini menunjukkan ancaman serius terhadap kelanjutan produksi pangan nasional.
Ekonomi pangan: harga murah tak selalu mensejahterakan rakyat
Profesor Dwi Andreas Santosa, ekonom pertanian dari IPB, menegaskan bahwa obsesi terhadap harga pangan murah bisa bersifat destruktif. “Harga pangan murah tidak selalu berarti keberpihakan kepada rakyat.
Jika itu membuat petani rugi, maka kita sedang menggali lubang kemiskinan lebih dalam,” ujar dia. Faktanya, harga yang tampak murah di pasar sering lahir dari tekanan terhadap petani: biaya produksi yang melonjak, akses pasar yang tidak adil, praktik tengkulak, hingga impor dadakan yang memicu volatilitas harga.
Impor sebagai solusi instan: bukti panjang pendeknya
Seiring gejolak harga pangan, respons kebijakan yang sering muncul adalah impor. Padahal, solusi ini ibarat menambal ban bocor dengan selotip: jangka pendek bisa menurunkan harga, tetapi merusak ekosistem produksi dalam negeri.
Petani yang sudah berjuang akhirnya terpaksa menjual dengan harga rendah saat panen raya, sehingga margin pendapatan pun makin tipis. Khudori, pengamat kebijakan pangan dan agraria, menekankan pentingnya menata ulang sistem pangan nasional agar adil bagi produsen, khususnya petani kecil.
Solusi: keadilan bagi produsen sebagai fondasi ketahanan pangan
Gagasan utama adalah menjaga keberlanjutan ekosistem produksi, bukan sekadar menjaga harga di konsumen. Petani perlu ditempatkan sebagai subjek utama dalam rantai pangan. Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan:
- Harga dasar yang adil: Pemerintah perlu memastikan adanya harga pembelian minimal (HPP) yang melindungi petani dari fluktuasi pasar.
- Subsidi input tepat sasaran: Bantuan pupuk, benih, dan alat pertanian harus berbasis data aktual dan didistribusikan secara transparan.
- Jaminan pascapanen: Akses ke koperasi, gudang, dan pengolahan hasil memberi nilai tambah serta ruang ekonomi bagi petani.
- Reformasi sistem distribusi pangan: Mengurangi dominasi tengkulak dan memperkuat akses langsung petani ke pasar.
Tantangan kebijakan di era ketahanan pangan
- Stabilitas pendapatan petani: Tanpa harga dasar yang adil, pendapatan petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar, sehingga insentif menanam menurun.
- Investasi jangka panjang: Proyek irigasi, teknologi, dan fasilitas penyimpanan butuh komitmen fiskal jangka panjang.
- Keadilan distribusi: Akses ke pasar lokal, regional, dan ekspor perlu diperluas sambil mengurangi distorsi harga akibat tengkulak.
- Perlindungan sosial: Ketahanan pangan tak sekadar produksi, tetapi juga jaring pengaman bagi rumah tangga petani, termasuk asuransi tanaman dan program jaminan hidup layak.
Langkah praktis yang bisa diambil sekarang
- Data-Driven Support: Menggunakan basis data aktual untuk menargetkan bantuan input secara tepat sasaran, dengan transparansi penggunaan anggaran.
- Harga pembelian pemerintah (HPP): Tetapkan HPP yang realistis bagi komoditas utama dengan mekanisme pembayaran tepat waktu.
- Kemudahan akses pasar: Perluas jalur distribusi langsung petani-ke-pasar melalui koperasi, pasar rakyat modern, maupun platform digital yang diawasi.
- Insentif produksi terstruktur: Dorong diversifikasi tanaman yang sesuai ekosistem lokal untuk mengurangi risiko saat satu komoditas anjlok.
- Pelatihan dan teknologi: Investasikan pelatihan pertanian berkelanjutan serta akses teknologi tepat guna untuk meningkatkan rendemen tanpa biaya produksi membengkak.
Pertanyaan fundamental untuk masa depan ketahanan pangan
Pertanyaan kunci bukan lagi seberapa murah harga pangan hari ini, melainkan: masih adakah petani yang mau menanam besok? Ketahanan pangan yang sejati lahir dari keseimbangan antara harga di pasar dan martabat produsen.
Tanpa menjaga martabat petani dan hidup layak mereka, kita berisiko menunda krisis yang lebih besar: ketergantungan pada impor dan kelangkaan pangan di masa depan.(acank)
