ppmindonesia.com– Jakarta — Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), menjadi panggung lahirnya keputusan politik penting. Presiden Prabowo Subianto bersama delapan ketua umum partai politik parlemen, pimpinan MPR, DPR, dan tokoh nasional menyepakati dua langkah besar: penghapusan tunjangan anggota DPR RI dan moratorium perjalanan dinas luar negeri bagi para legislator.
Kebijakan ini lahir di tengah tekanan publik yang kian menguat. Gelombang demonstrasi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir mendesak DPR memangkas fasilitas yang dinilai berlebihan dan jauh dari kepentingan rakyat.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya.
Tekanan Aksi Massa
Keputusan tersebut dipandang sebagai jawaban atas keresahan publik. Selama ini, perjalanan dinas ke luar negeri kerap menuai kritik karena dianggap boros dan minim hasil nyata. Sementara tunjangan DPR dinilai terlalu besar, sehingga menciptakan jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
Dengan adanya moratorium, DPR dituntut lebih fokus pada tugas legislasi dan pengawasan di dalam negeri. Efisiensi anggaran diyakini bisa mencapai triliunan rupiah dalam satu periode.
Prabowo menekankan, keputusan itu bukan akhir, melainkan awal pembenahan. “Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi agar bisa berdialog langsung,” katanya.
Dukungan Politik
Langkah Presiden mendapat dukungan penuh para ketua umum partai. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, serta perwakilan Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
Beberapa partai bahkan langsung menindaklanjuti keputusan dengan langkah internal. Partai NasDem mencopot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR. PAN juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari kursi legislatif.
Presiden menilai langkah itu sebagai komitmen parpol menjaga kepercayaan rakyat. “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya di DPR RI,” ucapnya.
Jalan Panjang Reformasi
Meski dipandang progresif, implementasi kebijakan ini diperkirakan tidak mudah. Publik menanti bukti nyata dari DPR dalam menjalankan keputusan tersebut tanpa kompromi.
Penghapusan tunjangan dan moratorium kunker dinilai bukan sekadar pemangkasan fasilitas, tetapi upaya mengubah wajah parlemen agar lebih sederhana dan merakyat. Jika konsisten, momentum ini bisa menjadi titik balik reformasi politik.
Namun, jika gagal ditegakkan, kepercayaan publik terhadap DPR terancam kembali runtuh, dan gelombang protes rakyat bisa muncul lagi di jalanan.(acank)
