ppmindonesia.com. Jakarta, – Gelombang kerusuhan yang melanda Indonesia pada 25–30 Agustus 2025 menjadi ujian keamanan terbesar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi yang bermula dari protes ekonomi berujung pada kerusuhan masif di 107 titik di 32 provinsi, dengan kerusakan fasilitas publik, pembakaran kantor pemerintahan, hingga bentrokan antara massa dan aparat.
Frustrasi Ekonomi dan Usulan DPR
Awal kerusuhan dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR menjadi titik kemarahan masyarakat.
Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, hingga komunitas pengemudi ojek online turun ke jalan. Protes yang awalnya berlangsung damai dengan cepat berubah menjadi aksi anarkis di berbagai daerah.
Insiden Affan Kurniawan
Puncak kemarahan publik terjadi pada 28 Agustus, ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis polisi saat demonstrasi. Peristiwa ini memicu solidaritas luas, dari sesama pengemudi, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil.
Gelombang protes pun semakin meluas. Kantor pemerintahan daerah di beberapa kota dibakar, termasuk Gedung DPR/MPR di Jakarta yang menjadi sasaran amarah massa.
Pemerintah Minta Maaf
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf terbuka atas insiden yang merenggut nyawa Affan. Ia memastikan proses hukum akan ditegakkan. “Kami akan menindak tegas semua pihak yang terbukti bersalah, termasuk aparat di lapangan,” ujarnya.
Namun, permintaan maaf itu tidak langsung meredam kemarahan publik. Demonstrasi berlanjut hingga akhir Agustus, menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Perang di Dunia Digital
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut adanya ajakan penjarahan, penyebaran isu SARA, hingga doxing terhadap tokoh publik.
“Kami juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan dengan kecepatan tinggi, mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi benar dan kritik konstruktif,” ujar Meutya, Senin (1/9).
Ia menambahkan, ada indikasi aliran dana cukup besar yang bergerak melalui platform digital untuk memperkuat kampanye provokatif, meski tidak merinci lebih lanjut.
Tuduhan Ferry Irwandi
Di tengah situasi ini, kreator konten Ferry Irwandi membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengklaim kerusuhan bukan dipicu oleh pihak asing, melainkan berasal dari lingkaran kekuasaan.
“Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati, dari rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful,” ucap Ferry dalam sebuah video di YouTube (31/8).
Ia bahkan menyebut sejumlah akun media sosial di platform X (Twitter) – seperti Heraloebs, Tekarok 007, Mas Veel, dan Ndrews Tjan – patut ditelusuri aparat karena jejak digital mereka menunjukkan pola dukungan, provokasi, hingga serangan terhadap lawan politik.
Jalan Panjang Pemulihan
Kerusuhan di 32 provinsi ini menandai rapuhnya stabilitas sosial-politik di tahun pertama pemerintahan baru. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, peristiwa ini juga memperlihatkan rentannya ruang digital terhadap manipulasi dan provokasi terorganisir.
Publik kini menunggu langkah serius pemerintah, tidak hanya dalam penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga transparansi dalam mengungkap siapa sebenarnya aktor di balik layar.(acank)
