ppmindonesia.com. Jakarta, — Kasus keracunan massal yang dialami ribuan siswa usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan gelombang kritik. Tidak hanya publik dalam negeri, media internasional seperti Reuters, The Guardian, dan The Straits Times turut menyoroti kejadian ini.
Sorotan itu membuat masa depan MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dipertanyakan. Di tengah tujuan mulia untuk meningkatkan gizi pelajar, rangkaian insiden keracunan justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola dan sistem pengawasan.
Desakan dari Masyarakat Sipil
Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyebut keracunan massal bukanlah kesalahan teknis semata, melainkan menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Ia menegaskan keselamatan siswa harus lebih diutamakan dibanding kepentingan politik. “Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang akhirnya mengorbankan keselamatan dan tumbuh kembang mereka,” ujarnya.
Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional juga menyoroti lonjakan kasus yang terus terjadi. Organisasi ini menegaskan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari cara memasak, distribusi, hingga penyajian makanan.
“Sejak awal sudah banyak pihak meragukan program Makanan Bergizi Gratis ini. Selain anggarannya terkesan dipaksakan, regulasinya juga belum jelas. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek populis jangka pendek atau sekadar hutang janji kampanye Presiden,” demikian pernyataan resmi PPM Nasional yang di sampaikan Anwar Hariyono sebagai Sekretaris j Jenderal yang diterima ppmindonesia, Selasa (23/9/2025).
Menurut PPM, korban keracunan yang semakin banyak menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara maupun vendor-vendor pelaksana program. “Anak-anak yang mestinya mendapatkan manfaat malah menjadi korban. Pemerintah sebaiknya mendengar suara-suara masyarakat, bukan sekadar mengejar citra,” tegas Anwar
Respons DPR dan Pemerintah Daerah
Komisi IX DPR menanggapi desakan tersebut dengan menyebut penghentian program sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. “Mitra kami adalah BGN. Kami ingin memastikan evaluasi berjalan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan distribusi MBG setelah ratusan siswa di Cipongkor keracunan. Wakil Bupati Asep Ismail menyebut sekitar 260 siswa tengah menjalani perawatan di RSUD Cililin dan puskesmas sekitar.
“Distribusi dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium. Informasinya bisa dua minggu,” ujarnya.
Bupati Cianjur, Jeje Ritchie Ismail, menambahkan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas utama. “Dinas Kesehatan bersama tim medis terus melakukan langkah cepat untuk memastikan penanganan terbaik,” katanya.
Tekanan dari Aspek Anggaran
Selain masalah keamanan, MBG juga menghadapi tekanan dari sisi anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali dana yang tidak terserap. Dari total pagu Rp71 triliun, realisasi hingga 8 September baru Rp15,7 triliun.
“Kalau penyerapan rendah, dana akan dialihkan untuk mengurangi defisit atau membayar utang. Tidak boleh ada uang nganggur di kementerian,” tegas Purbaya. Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan mengirim pegawai untuk memantau langsung kinerja BGN agar penyerapan anggaran lebih cepat.
Investigasi BGN
Menjawab kritik, BGN membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Tim ini akan bekerja sama dengan BPOM untuk meneliti penyebab keracunan.
“Sambil menunggu uji laboratorium yang memakan waktu hingga 14 hari, tim kami akan menelusuri proses memasak, bahan baku, hingga sampel makanan yang disimpan sebelum dibagikan,” kata Nanik.
Ia memastikan, tim yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan kesehatan masyarakat ini akan bergerak cepat untuk merekomendasikan langkah perbaikan.
Evaluasi Tak Terelakkan
Meski pemerintah menegaskan MBG tetap menjadi program prioritas nasional, rangkaian kasus keracunan menempatkan program ini di persimpangan jalan. Sorotan publik, kritik masyarakat sipil, tekanan anggaran, serta liputan media asing membuat evaluasi menyeluruh menjadi tak terhindarkan.
Masa depan MBG kini bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu memastikan keamanan, akuntabilitas, serta efektivitas program yang sedianya ditujukan untuk memperkuat generasi muda Indonesia.(acank)
