ppmindonesia.com.Jakarta, — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kembali menjadi sorotan. Ratusan siswa di sejumlah daerah dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo, mencapai Rp71 triliun, untuk menjalankan program ini.
Kasus terbaru terjadi di sebuah sekolah dasar di Jawa Tengah, di mana puluhan siswa mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG. Sejumlah siswa bahkan harus mendapat perawatan medis di puskesmas terdekat. Kejadian serupa sebelumnya dilaporkan di beberapa daerah lain, menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan.
Sorotan Publik
Masyarakat mulai mempertanyakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga baru yang dibentuk untuk mengawasi dan memastikan keberhasilan program MBG. Dengan anggaran triliunan, publik menuntut transparansi dalam penggunaan dana serta standar mutu yang ketat terhadap makanan yang disajikan.
“Kalau anggarannya sampai Rp71 triliun, tapi masih ada kasus keracunan massal, ini pertanda ada masalah serius dalam rantai distribusi dan pengawasan,” kata pengamat kebijakan publik, Yanuar Prasetyo, saat dihubungi Kompas, Rabu (24/9/2025).
Menurut Yanuar, kasus keracunan ini tidak bisa dianggap insiden lokal semata. “Ini indikasi sistemik. Apakah proses tender vendor transparan? Apakah ada standar higienitas yang diawasi ketat dari pusat hingga ke dapur penyedia? Itu yang harus dijawab BGN,” ujarnya menegaskan.
Guru Jadi Pihak yang Tersudut
Di lapangan, guru sering kali menjadi pihak pertama yang disalahkan ketika terjadi insiden. Padahal, guru hanya menerima dan membagikan makanan yang datang dari vendor.
“Guru tidak dilibatkan dalam proses pengawasan bahan maupun dapur pengolahan. Jadi kalau ada kasus keracunan, yang harus diminta pertanggungjawaban adalah sistem pengadaan dan pengawasan, bukan guru,” Ujar Lestari guru di salah satu Sekolah Dasar
Desakan Evaluasi
Sorotan publik kini tertuju pada BGN. Lembaga tersebut didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan vendor, standar penyimpanan bahan, hingga distribusi makanan ke sekolah. Transparansi anggaran juga dianggap mendesak untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Tujuan mulia meningkatkan gizi anak jangan sampai berubah jadi ancaman kesehatan. Rp71 triliun itu uang rakyat. Harus jelas ke mana larinya, dan bagaimana jaminan kualitasnya,” tutur Depri Cane Aktivis Pusat Peranserta Masyarakat (PPM)
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN belum memberikan keterangan resmi terkait langkah penanganan kasus keracunan massal ini. Namun, desakan evaluasi dan audit publik terhadap program MBG kian menguat.(acank)
