ppmindonesia.com. Jakarta, — Kericuhan yang terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta, menambah daftar panjang ujian bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Alih-alih menjadi ajang musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, forum itu justru dipenuhi saling cemooh, adu mulut, hingga aksi lempar kursi.
Pemandangan itu menimbulkan pertanyaan serius tentang keteladanan politik yang seharusnya diperlihatkan oleh partai yang telah berusia 52 tahun. Apalagi, PPP lahir dari fusi empat partai Islam pada 1973—Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)—dengan cita-cita besar menjadikan politik sebagai jalan dakwah dan penegakan nilai-nilai luhur.
Namun, kenyataan kini jauh dari visi yang dicanangkan. Dalam Pemilu 2024, PPP gagal menempatkan wakilnya di parlemen. Kini, konflik internal kembali mencuat dengan munculnya dualisme kepemimpinan antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum periode 2025–2030.
Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur kecuali melalui jalur hukum. “Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai mana pun. Jika terjadi konflik internal, pemerintah hanya menunggu hasil kesepakatan internal, mahkamah partai, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tak ketinggalan menyinggung kisruh PPP. Dalam pidatonya di Munas VI PKS, ia melontarkan candaan: “Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” yang disambut tawa hadirin.
Meski ringan, kelakar itu menegaskan jarak politik partai lain terhadap krisis PPP. Sementara itu, publik kian menaruh tanda tanya: apakah partai ini masih mampu menjadi teladan bagi umat, atau justru semakin kehilangan relevansi.
Aktivis Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), Depri Cane, menilai situasi ini sebagai cerminan krisis keteladanan politik. “Visi PPP adalah mewujudkan masyarakat yang bertakwa dan negara yang adil, sejahtera, dan demokratis. Tapi praktik politik hari ini jauh dari nilai-nilai itu. Sangat menyedihkan dan ironis,” katanya, Senin (29/9/2025).
Dengan sejarah panjang dan simbol keislaman yang melekat, PPP kini berada pada titik kritis. Krisis keteladanan yang ditunjukkan bisa menentukan apakah partai ini mampu bangkit kembali, atau semakin terperosok dalam pusaran konflik yang menjauhkan dari cita-cita pendirinya. (emha)
