ppmindonesia.com. Jakarta —Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyerukan agar kebijakan larangan ekspor kelapa utuh yang baru diumumkan pemerintah dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada petani kecil.
PPM menegaskan, kebijakan hilirisasi harus menjadi jalan menuju kedaulatan ekonomi rakyat, bukan memperkuat dominasi industri besar yang selama ini menikmati nilai tambah tertinggi dari hasil bumi tropis Indonesia.
“Kita tidak boleh membiarkan petani kelapa hanya menjadi sapi perahan di negeri sendiri. Hilirisasi harus berpihak pada rakyat, bukan semata pada industri besar,” ujar Anwar Hariyono,Sekretaris Jenderal PPM Nasional, dalam keterangan tertulis yang diterima ppmindonesia, Kamis (9/10/2025).
Dari Kelapa Gelondongan ke Produk Bernilai Tinggi
Kebijakan larangan ekspor kelapa utuh disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Amran menjelaskan, Indonesia tidak lagi akan mengekspor kelapa gelondongan, melainkan mengolahnya di dalam negeri menjadi produk turunan seperti Virgin Coconut Oil (VCO) dan santan kelapa (coconut milk).
Menurut data Kementerian Pertanian, selama ini Indonesia mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa utuh setiap tahun dengan nilai ekspor sekitar Rp 24 triliun. Namun, jika diolah menjadi produk turunan, nilai tambahnya bisa melonjak hingga 100 kali lipat, mencapai Rp 2.400 triliun per tahun.
PPM: Hilirisasi Harus Berbasis Rakyat
Menanggapi kebijakan itu, PPM menyatakan dukungannya terhadap langkah hilirisasi, namun menekankan pentingnya membangun model berbasis rakyat.
“Petani harus menjadi bagian dari rantai produksi, bukan sekadar penyedia bahan mentah. Hilirisasi berbasis koperasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar keadilan ekonomi bisa terwujud,” kata Parito , praktisi pengolahan kelapa terpadu PPM.
PPM juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberi fasilitas kepada industri besar, tetapi juga menyediakan akses modal, teknologi, dan pasar bagi koperasi petani.
Menurut Parito, inisiatif seperti pabrik mini VCO dan pengolahan sabut kelapa di beberapa daerah telah menunjukkan bahwa petani mampu menjadi produsen, asalkan mendapatkan dukungan nyata.
Risiko bagi Petani jika Tidak Siap
Meski kebijakan hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai ekonomi, sejumlah kalangan menilai transisi ini bisa menimbulkan risiko sosial bila tidak disertai kesiapan di tingkat petani.
“Kalau ekspor kelapa mentah dihentikan tiba-tiba tanpa pembangunan industri lokal, harga kelapa di tingkat petani bisa jatuh. Maka, hilirisasi perlu dilakukan bertahap dan terencana,” ujar Eko Suryono , Ketua Presisium PPM Nasional
Menurut Eko , negara harus memfasilitasi terbentuknya sentra-sentra pengolahan kelapa di daerah serta memperkuat sistem logistik dan pasar domestik agar penyerapan hasil petani tetap stabil.
Kalimantan Barat Jadi Titik Awal Kolaborasi
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kebijakan hilirisasi, PPM berencana mengembangkan industri kelapa berbasis masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia.
Program ini akan melibatkan kerja sama antara PPM Indonesia dan PPM Madani Malaysia, yang sebelumnya telah menjalin komunikasi sejak 2023.
“Kita ingin membangun industri rakyat yang menghubungkan petani di perbatasan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga memperkuat posisi sosial dan kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan,” ungkap Anwar.
Model ini meniru jejak (alm) Mas Imam Hidayat, pendiri REPINDO, yang lebih dulu mengembangkan pengolahan kelapa berbasis partisipasi petani menjadi VCO dan produk turunannya.
Mendorong Kedaulatan Ekonomi Rakyat
PPM menegaskan, hilirisasi kelapa tidak boleh menjadi proyek elit yang dikuasai oleh segelintir korporasi. Sebaliknya, kebijakan ini harus menjadi momentum bagi lahirnya ekonomi mandiri berbasis rakyat.
“Kedaulatan ekonomi tidak bisa datang dari atas. Ia tumbuh dari bawah — dari kebun, dari tangan petani yang bekerja setiap hari,” kata Anwar menegaskan.
Melalui program pelatihan, pendampingan, dan kemitraan, PPM berharap petani kelapa dapat menjadi aktor utama dalam rantai industri baru yang bernilai tinggi, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(acank)
