ppmindonesia.com.Jakarta – Indonesia, negeri yang dikaruniai limpahan minyak dan gas bumi, justru membuat rakyatnya menjerit di pom bensin. Di tengah cadangan energi yang melimpah, ironi itu tampak nyata — rakyat harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga tinggi, sementara devisa negara terus bocor karena ketergantungan pada impor.
Kita adalah negara penghasil minyak, tetapi bukan pengolahnya. Dalam setiap liter bensin yang dibakar di jalan raya, tersimpan kisah panjang tentang kebijakan energi yang salah arah dari eksplorasi hingga distribusi, dari pengelolaan tambang hingga tata niaga BBM.
Indonesia memproduksi sekitar 600 ribu barel minyak mentah per hari, tetapi kapasitas kilang domestik yang terbatas membuat sebagian besar hasil produksi itu diekspor. Ironisnya, Indonesia justru mengimpor kembali BBM olahan dengan harga yang lebih mahal.
Hal ini menciptakan lingkaran paradoks yang menekan dua sisi sekaligus: fiskal negara dan daya beli rakyat.
“Kita seperti menjual ikan segar ke luar negeri, lalu membeli ikan kaleng dari luar dengan harga tiga kali lipat,” ujar Depri Cane Nasuion, aktivis PPM kepada ppmindonesia.com*, Senin (27/10/2025).
Sementara itu, subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun bukanlah solusi permanen. Di satu sisi, subsidi meringankan beban masyarakat, namun di sisi lain memperparah ketergantungan dan menunda reformasi sektor energi nasional.
“Negeri penghasil minyak seharusnya tidak menjadikan rakyatnya pembeli BBM mahal. Ketika kebijakan tak berpihak pada pengolahan dalam negeri, kedaulatan energi hanya menjadi slogan.”**
Editorial ppmindonesia.com
Ironi dan Ketergantungan
Sejak Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2008, produksi minyak terus menurun sementara konsumsi energi meningkat pesat.
Pembangunan kilang baru berjalan lamban, proyek *refinery development master plan (RDMP) molor, dan investasi asing di sektor hilir masih minim.
Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada impor BBM, terutama jenis RON 90 (Pertalite) dan solar. Akibatnya, setiap gejolak harga minyak dunia langsung mengguncang APBN dan stabilitas ekonomi nasional.
Padahal, dengan cadangan minyak sekitar 3,9 miliar barel dan gas bumi 62 triliun kaki kubik, Indonesia punya peluang besar untuk mandiri energi bila dikelola dengan keberpihakan dan visi jangka panjang.
Kedaulatan Energi Harus Dimulai dari Hilir
Para pengamat menilai, kunci kemandirian energi Indonesia terletak pada **penguatan industri pengolahan (hilirisasi)** dan **pengendalian ekspor bahan mentah**.
Selama minyak mentah lebih banyak dijual ke luar negeri, nilai tambah terbesar tetap dinikmati oleh negara pengimpor.
Kita harus membangun ekosistem energi yang berdaulat, dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga harga jual yang adil,” tegas Anwar Hariyono, Sekretaris Jenderal PPM Nasional.
Tanpa keberanian menata ulang tata kelola energi nasional, Indonesia akan terus menjadi **penonton dalam panggung kekayaan sendiri** — kaya sumber daya, tapi miskin kedaulatan.
Rakyat butuh keadilan energi, bukan sekadar janji subsidi. Negeri penghasil minyak seharusnya memberi manfaat langsung bagi rakyatnya, bukan menjadikan mereka pembeli setia dari hasil olahan negara lain. (asyray hasan)
