ppmidonesia.com.Jakarta — Koperasi Peranserta Masyarakat (Kopermas) Nusantara menegaskan kesiapan koperasi untuk mengambil peran strategis dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Pleno Kopermas Nusantara yang dihadiri oleh Koperasi Wong Solo, koperasi binaan PPM, serta sejumlah tokoh gerakan koperasi nasional.
Rapat pleno tersebut membahas konsolidasi gerakan koperasi dalam sektor pangan, pesisir, dan industri berbasis komunitas, sekaligus merumuskan langkah konkret agar koperasi tidak sekadar menjadi penonton dalam proyek-proyek besar negara.
Koperasi Dorong Keterlibatan dalam PSN Tambak Pantura
Dalam rapat pleno, disampaikan bahwa program revitalisasi tambak Pantura saat ini tetap berjalan dan telah resmi ditetapkan sebagai PSN. Namun, dinamika di lapangan masih berlangsung, terutama terkait penyesuaian nilai lahan akibat perubahan status sebagian kawasan menjadi hutan untuk ketahanan pangan.
Usup Supriyatna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait mekanisme kompensasi atau ganti rugi bagi masyarakat.
“Jika skema ganti rugi tidak diperbolehkan, maka koperasi memiliki peluang untuk mengajukan hak pengelolaan tambak, baik melalui Kementrian Kelautan Perikanan maupun Kementerian Kehutanan. Di sinilah koperasi harus hadir,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) akan mengirimkan surat resmi permohonan audiensi kepada KKP, atas nama koperasi-koperasi binaannya, guna membuka ruang partisipasi koperasi dalam pengelolaan tambak secara adil dan berkelanjutan.
Kolaborasi Koperasi Wong Solo dan Kopermas Nusantara
Selain isu tambak, rapat pleno juga menegaskan kerja sama strategis antara Koperasi Wong Solo dan Koperasi Kopermas Nusantara, khususnya dalam produksi dan pemasaran bumbu masak.
Ketua Koperasi Wong Solo, Eko Suryono, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dibangun dengan prinsip koperasi, bukan berbasis saham seperti perusahaan.
“Ini bukan soal kepemilikan saham, tapi kemitraan usaha koperasi dengan pola bagi hasil dan kontribusi jasa,” kata Eko.
Dalam kolaborasi ini, Koperasi Wong Solo akan menyiapkan feasibility study (FS) serta agunan sebagai jaminan pembiayaan, sementara Kopermas Nusantara berperan dalam penguatan kelembagaan dan konsolidasi jaringan koperasi.
Koperasi dan Perumahan Buruh
Rapat pleno juga mencatat agenda strategis PPM untuk audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah yang dijadwalkan pada Senin, 22 Desember 2025. Audiensi ini bertujuan menjajaki peluang keterlibatan koperasi dalam pembangunan perumahan bagi buruh di Jawa Barat, sebagai bagian dari agenda keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.
Ekspansi Koperasi ke Industri Sawit
Di sektor lain, Kopermas Nusantara juga tengah mempersiapkan kerja sama dengan koperasi-koperasi primer di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit (CPO). Saat ini, koperasi primer setempat mengelola sekitar 80.000 hektare lahan sawit, dan pemerintah daerah telah menyatakan dukungan terhadap program industri sawit berbasis koperasi.
Kopermas Nusantara akan segera melakukan studi kelayakan untuk memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan.
Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Rakyat
Ketua Kopermas Nusantara, Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa koperasi harus ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi rakyat, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
“Koperasi adalah badan usaha milik bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan jasa dan kontribusi anggota, bukan modal semata. Kolaborasi ini adalah langkah awal membangun jaringan usaha koperasi nasional yang kuat dan berkeadilan,” tegas Jumhur.
Rapat Pleno Kopermas Nusantara ditutup dengan komitmen memperluas kemitraan antar koperasi di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mendorong agar koperasi menjadi aktor utama dalam agenda pembangunan nasional, termasuk proyek strategis negara.
