ppmindonesia.com.Jakarta — Di tengah menguatnya dominasi korporasi dalam berbagai sektor strategis, koperasi kembali mengemuka sebagai model ekonomi alternatif yang dinilai lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Pleno Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) yang mempertemukan Koperasi Kopermas Nusantara, Koperasi Wong Solo, serta koperasi-koperasi binaan PPM dari berbagai daerah.
Rapat pleno tersebut membahas peran koperasi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pangan, pesisir, dan industri berbasis komunitas, yang selama ini cenderung didominasi oleh skema korporasi besar.
Koperasi Bukan Perusahaan Saham
Dalam diskusi pleno, ditegaskan bahwa koperasi memiliki karakter yang berbeda secara fundamental dengan perusahaan berbasis saham. Koperasi merupakan badan usaha milik bersama, di mana keuntungan dibagikan berdasarkan kontribusi dan jasa anggota, bukan semata besaran modal.
Ketua Koperasi Kopermas Nusantara, Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa koperasi tidak boleh diseret mengikuti logika korporasi.
“Kalau koperasi dipaksa meniru perusahaan, jati dirinya akan hilang. Koperasi justru hadir sebagai koreksi atas ekonomi yang hanya bertumpu pada modal,” ujar Jumhur.
Dari Tambak Pantura hingga Pangan
Model ekonomi koperasi ini mulai diuji dalam berbagai agenda strategis, termasuk revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat yang kini berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks tersebut, koperasi menawarkan pendekatan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat pesisir, bukan semata eksploitasi aset.
PPM mendorong agar koperasi diberi ruang hak pengelolaan, terutama jika mekanisme kompensasi atau ganti rugi tidak memungkinkan secara kebijakan.
“Dengan koperasi, negara tetap hadir, tapi warga juga berdaulat atas ruang hidupnya,” kata salah satu peserta rapat.
Selain sektor pesisir, kerja sama antarkoperasi juga dikembangkan di sektor produksi dan pemasaran bumbu masak, melalui kolaborasi antara Koperasi Wong Solo dan Kopermas Nusantara. Pola kerja sama ini dibangun dengan prinsip bagi hasil dan tanggung jawab bersama.
Menjawab Ketimpangan Struktural
Rapat pleno juga menyinggung persoalan ketimpangan struktural akibat dominasi korporasi, mulai dari penguasaan lahan, rantai pasok pangan, hingga akses permodalan. Dalam situasi tersebut, koperasi dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan kendali ekonomi ke tangan rakyat.
Di Kalimantan Barat, misalnya, koperasi-koperasi primer di Kabupaten Sintang tengah didorong untuk membangun Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit (CPO). Model ini memungkinkan petani memperoleh nilai tambah, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pabrik besar milik korporasi.
Koperasi dan Keadilan Sosial
PPM juga menegaskan bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat perjuangan sosial. Hal ini tercermin dari agenda PPM untuk menjajaki keterlibatan koperasi dalam pembangunan perumahan bagi buruh di Jawa Barat, melalui audiensi dengan Kementerian Perumahan.
“Keadilan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. Koperasi menghubungkan keduanya,” ujar Noer Sutrisno Ketua Dewan Pengawas Kopermas Nusantara
Menata Ulang Arah Pembangunan
Rapat Pleno PPM ditutup dengan seruan agar negara menata ulang arah pembangunan ekonomi nasional dengan memberi ruang lebih besar bagi koperasi. Tanpa itu, ketimpangan dikhawatirkan akan terus melebar.
“Koperasi bukan nostalgia masa lalu. Ia adalah jawaban masa depan jika negara serius membangun ekonomi yang berkeadilan,” tegas Moh. Jumhur Hidayat.
