ppmindonesia,com.Jakarta – Di saat pemulihan pascabencana masih berjalan lambat di sejumlah wilayah Sumatra, solidaritas lintas iman justru hadir lebih cepat dan nyata. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia kembali menunjukkan peran pentingnya dalam membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor, terutama melalui komitmen pembangunan hunian tetap bagi para korban.
Senin (22/12/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengunjungi Tzu Chi Center di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan 1.000 unit rumah bagi korban bencana di Aceh. Program ini merupakan bagian dari komitmen Tzu Chi Indonesia membangun total 2.500 rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah, hunian tetap menjadi kebutuhan paling mendesak. Tanpa kepastian tempat tinggal, proses pemulihan sosial dan ekonomi sulit berjalan optimal. Karena itu, rencana pembangunan rumah ini menjadi harapan baru bagi ribuan penyintas.
Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas kepedulian Tzu Chi yang dinilai konsisten hadir dalam berbagai situasi darurat. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat Aceh yang masih berjuang bangkit setelah bencana.
Tzu Chi dikenal dengan pendekatan kemanusiaan yang melampaui sekat agama dan identitas. Para relawannya bekerja tanpa membedakan latar belakang penerima bantuan. Prinsip solidaritas lintas iman ini membuat Tzu Chi diterima luas oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang memiliki kekhasan budaya dan religius seperti Aceh.
Namun, di balik kisah solidaritas tersebut, terselip persoalan klasik dalam penanganan bencana nasional. Proses pemulihan oleh negara kerap tersendat oleh prosedur administratif. Penetapan status bencana, penganggaran, hingga koordinasi antarinstansi sering membutuhkan waktu, sementara korban membutuhkan kepastian segera.
Pemerintah pusat dan daerah memang telah menyalurkan bantuan darurat dan logistik. Akan tetapi, dalam konteks penyediaan hunian permanen, proses yang berlarut membuat sebagian masyarakat harus bertahan lebih lama di hunian sementara dengan keterbatasan fasilitas.
Situasi ini menjadikan peran lembaga kemanusiaan semakin krusial. Mereka hadir mengisi celah yang belum sepenuhnya tertangani oleh negara. Meski demikian, ketergantungan pada filantropi tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.
Solidaritas lintas iman patut diapresiasi sebagai wujud kematangan spiritual dan kemanusiaan. Namun pemulihan pascabencana tetap membutuhkan kehadiran negara yang kuat dan responsif. Hunian layak, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi adalah hak warga negara yang tidak boleh tertunda.
Bencana menguji lebih dari sekadar ketangguhan alam dan manusia. Ia juga menguji kecepatan, keadilan, dan tanggung jawab negara. Di tengah lambannya pemulihan, solidaritas lintas iman memberi harapan—sekaligus menjadi pengingat bahwa kemanusiaan tidak boleh berjalan sendirian.
