ppmindonesia.com. Jakarta – Sejarah Nusantara tidak hanya ditulis dari pusat-pusat kekuasaan di Jawa atau Sumatra. Di Timur Indonesia, Kesultanan Ternate pernah berdiri sebagai salah satu poros peradaban maritim dunia—menghubungkan perdagangan global, penyebaran Islam, dan dinamika geopolitik internasional sejak abad pertengahan.
Dari pulau kecil di Maluku Utara, Ternate tumbuh menjadi kekuatan regional yang disegani, sekaligus simbol ketahanan Nusantara Timur menghadapi arus kolonialisme global.
Kesultanan Ternate—yang pada awalnya dikenal sebagai Kerajaan Gapi—didirikan pada tahun 1257 M oleh Baab Mashur Malamo. Pada fase awal, kerajaan ini belum bercorak Islam, tetapi telah menunjukkan ciri kuat sebagai masyarakat maritim yang terbuka terhadap interaksi lintas bangsa dan budaya.
Dari Kerajaan Gapi ke Pusat Maritim Nusantara
Pulau Gapi mulai ramai pada awal abad ke-13 akibat migrasi penduduk dari Halmahera. Empat kampung awal dipimpin oleh para momole (kepala marga), yang kemudian bersepakat membentuk struktur kekuasaan lebih terorganisasi demi keamanan dan kelancaran perdagangan. Momole Ciko diangkat sebagai kolano (raja) pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo.
Pusat kerajaan berada di kampung Ternate yang berkembang pesat menjadi Gam Lamo (kampung besar), kemudian dikenal sebagai Gamalama. Seiring perubahan sosial dan politik, identitas Kerajaan Gapi bertransformasi menjadi Kerajaan Ternate—nama yang kelak dikenal luas di jalur perdagangan internasional.
Letak geografis yang strategis, serta kekayaan cengkih dan pala, menjadikan Ternate simpul penting dalam jaringan perdagangan Asia–Timur Tengah–Eropa jauh sebelum bangsa Barat datang secara langsung.
Moloku Kie Raha dan Politik Keseimbangan Kawasan
Kebangkitan Ternate tidak terlepas dari dinamika regional Maluku Utara. Persaingan dengan Tidore, Jailolo, dan Bacan mendorong lahirnya model politik kolektif yang dikenal sebagai Moloku Kie Raha (Empat Gunung Maluku).
Persekutuan ini bukan sekadar aliansi simbolik, melainkan mekanisme keseimbangan kekuasaan kawasan yang mencerminkan kecanggihan politik lokal. Dalam konteks modern, Moloku Kie Raha dapat dibaca sebagai bentuk awal tata kelola regional berbasis konsensus dan stabilitas.
Islamisasi dan Identitas Maritim
Islam mulai dikenal di Ternate melalui jalur perdagangan sejak abad ke-14. Pedagang Arab, Gujarat, dan Melayu memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam, yang kemudian diadopsi secara resmi oleh keluarga kerajaan pada masa Kolano Marhum (1432–1486).
Transformasi besar terjadi pada masa Sultan Zainal Abidin (1486–1500), yang mengganti gelar kolano menjadi sultan, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, serta mendirikan lembaga pendidikan Islam. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate berkembang sebagai pusat Islam maritim di kawasan Timur Nusantara.
Karakter kemaritiman masyarakat Ternate—yang terbiasa dengan mobilitas, keterbukaan, dan jaringan lintas wilayah—mempercepat internalisasi Islam sebagai sistem nilai sosial dan politik.
Rempah, Kolonialisme, dan Perlawanan
Abad ke-15 hingga ke-16 menjadi puncak kejayaan Kesultanan Ternate. Cengkih, komoditas strategis dunia saat itu, menempatkan Ternate dalam pusaran kepentingan global. Kedatangan Portugis pada 1512 awalnya diterima sebagai mitra dagang, namun berubah menjadi ancaman ketika monopoli dan intervensi politik mulai diberlakukan.
Puncak perlawanan terjadi di bawah Sultan Baabullah (1570–1583). Pada 1577, ia berhasil mengusir Portugis dari Ternate—sebuah peristiwa penting yang sering disebut sebagai kemenangan pertama kekuatan Nusantara atas kolonialisme Eropa. Di masa pemerintahannya, wilayah pengaruh Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi, hingga Filipina Selatan. Sultan Baabullah dikenang sebagai Penguasa 72 Pulau.
Namun wafatnya Sultan Baabullah menjadi titik balik. Serangan Spanyol dan masuknya VOC Belanda mengubah keseimbangan kekuasaan. Aliansi politik yang awalnya bersifat strategis perlahan menjelma menjadi ketergantungan struktural.
Di Bawah Cengkeraman VOC
Perjanjian monopoli dagang dengan VOC pada 1607 menandai awal subordinasi ekonomi dan politik Ternate. Penebangan massal pohon cengkih dan pala demi stabilisasi harga global memicu perlawanan rakyat Maluku sepanjang abad ke-17.
Meski berbagai pemberontakan muncul, kekuatan kolonial yang terorganisasi akhirnya berhasil mengendalikan Kesultanan Ternate. Perjanjian tahun 1683 secara de facto mengakhiri kedaulatan penuh kerajaan, menjadikannya kerajaan dependen Belanda.
Namun, seperti banyak kerajaan Nusantara lainnya, Ternate tidak runtuh secara kultural. Spirit perlawanan dan identitas politiknya tetap hidup hingga masa pergerakan nasional.
Warisan dan Relevansi Kontemporer
Hingga kini, Kesultanan Ternate masih eksis sebagai lembaga adat dan simbol sejarah. Istana Kesultanan, Masjid Jami’, kompleks makam para sultan, serta museum kesultanan menjadi penanda keberlanjutan peradaban Ternate.
Sultan Ternate saat ini, Sultan Hidayatullah Syah bin Mudaffar Syah, dinobatkan pada 18 Desember 2021, melanjutkan tradisi lebih dari tujuh abad.
Bagi Indonesia hari ini, sejarah Kesultanan Ternate bukan sekadar narasi masa lalu. Ia adalah cermin tentang pentingnya kedaulatan maritim, ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal, serta kecerdikan diplomasi dalam menghadapi kekuatan global.
Dari Timur Nusantara, Ternate mengajarkan bahwa peradaban besar tidak selalu lahir dari daratan luas, melainkan dari laut—tempat gagasan, perdagangan, dan perlawanan bertemu. (emha)
