Jakarta|PPMIndonesia.com — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggulirkan gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng memantik diskursus publik. Program yang disebut sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Namun, di balik gagasan tersebut, muncul pertanyaan: sejauh mana kebijakan seragam dapat diterapkan di negeri yang sangat beragam?
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, 2 Februari 2026, Presiden menyoroti masih banyaknya rumah warga—terutama di perdesaan—yang menggunakan atap seng. Menurutnya, seng menyebabkan suhu rumah lebih panas dan mudah berkarat. Ia pun mendorong penggunaan genteng secara lebih luas. “Saya ingin semua atap rumah di Indonesia pakai genteng. Gerakannya adalah proyek gentengisasi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan, dari sekitar 70 juta rumah tangga di Indonesia, sebanyak 40.913.287 rumah tangga atau 57,93 persen telah menggunakan genteng sebagai atap rumah. Artinya, lebih dari separuh rumah tangga memang sudah memilih genteng, namun sisanya masih menggunakan seng maupun material lain seperti asbes, sirap, dan bahan tradisional.
Pakar konstruksi mengingatkan bahwa kebijakan terkait material bangunan tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan teknis dan kontekstual. Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ashar Saputra, menilai setiap material memiliki karakteristik berbeda yang tidak bisa disamaratakan.
Secara teknis, seng berbentuk lembaran sehingga dapat dipasang pada atap dengan kemiringan rendah, bahkan sekitar 5 persen, dan relatif minim risiko kebocoran. Sebaliknya, genteng umumnya membutuhkan kemiringan lebih dari 30 persen agar berfungsi optimal. Perbedaan ini berdampak pada desain rangka atap dan struktur bangunan secara keseluruhan.
“Genteng memiliki bobot lebih berat dibandingkan seng, baik itu genteng tanah liat, keramik, maupun beton. Jika ingin mengganti atap seng dengan genteng, struktur bangunan harus disesuaikan. Dalam konteks Indonesia yang rawan gempa, tambahan massa bangunan perlu direncanakan secara cermat,” ujar Ashar.
Dari sisi kenyamanan termal, genteng memang cenderung lebih baik dalam meredam panas sehingga suhu di dalam rumah lebih sejuk. Namun, kondisi tersebut tidak selalu relevan di semua wilayah. Di daerah pegunungan yang berhawa dingin, material yang mampu memanen panas matahari justru dapat membantu menjaga kehangatan ruangan. Dengan demikian, efektivitas suatu material sangat bergantung pada karakter geografis dan iklim setempat.
Aspek sosial-budaya juga menjadi pertimbangan penting. Indonesia memiliki keragaman arsitektur tradisional yang mencerminkan identitas lokal, seperti Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Toraja, hingga rumah adat di Nias dan Papua. Beberapa di antaranya secara historis menggunakan ijuk atau sirap sebagai penutup atap.
Penggantian material atap secara seragam berpotensi mengubah karakter arsitektur tradisional tersebut. Dalam konteks Bhineka Tunggal Ika, kebijakan pembangunan dituntut tidak hanya mengejar efisiensi atau estetika, tetapi juga menghormati keberagaman nilai dan kearifan lokal.
Selain itu, aspek keberlanjutan juga perlu diperhitungkan. Setiap material memiliki jejak energi dan emisi dalam proses produksinya. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah genteng selalu lebih hemat energi dibandingkan seng, atau sebaliknya, tergantung pada jenis dan proses pembuatannya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan alternatif material berbasis metal yang menyerupai genteng secara visual, namun tetap ringan. Pilihan ini menunjukkan bahwa perdebatan bukan semata-mata soal seng versus genteng, melainkan tentang fungsi, bentuk, estetika, dan konteks penggunaan.
Wacana gentengisasi pada akhirnya membuka ruang diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan hunian nasional. Apakah pendekatan seragam dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir yang panas, pegunungan yang dingin, hingga kawasan rawan gempa?
Di negara dengan bentang geografis dan keragaman budaya seperti Indonesia, kebijakan pembangunan kerap berhadapan dengan realitas pluralitas. Tantangannya bukan sekadar mengganti material atap, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpijak pada prinsip keselamatan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap Bhineka Tunggal Ika. (asyry)
