Jakarta|PPMIndonesia.com– Korupsi kerap dibaca sebagai persoalan hukum. Ia diukur dari jumlah kasus, nilai kerugian negara, dan beratnya vonis pengadilan. Namun di balik angka-angka itu, ada dimensi yang lebih dalam: perubahan nilai dalam masyarakat. Korupsi bukan hanya soal lemahnya pengawasan atau celah regulasi, tetapi juga cermin dari pergeseran cara pandang tentang makna sukses dan kehormatan.
Dalam beberapa dekade terakhir, ukuran keberhasilan sosial semakin identik dengan akumulasi materi. Rumah besar, kendaraan mewah, gaya hidup konsumtif, dan simbol-simbol kemapanan menjadi representasi utama pencapaian. Integritas, dedikasi, dan kontribusi sosial sering kali tidak memperoleh panggung yang sama.
Di ruang inilah materialisme menemukan momentumnya.
Kekayaan sebagai Standar Pengakuan
Materialisme tidak selalu tampil dalam bentuk ekstrem. Ia hadir secara halus, melalui normalisasi bahwa kekayaan adalah tujuan utama hidup. Media sosial memperkuatnya dengan etalase gaya hidup. Pengakuan sosial diberikan kepada mereka yang terlihat berhasil secara finansial, tanpa selalu mempertanyakan proses di baliknya.
Dalam konteks seperti ini, korupsi dapat tumbuh sebagai konsekuensi logis. Ketika hasil akhir lebih dipentingkan daripada cara, maka batas etika menjadi relatif. Kekuasaan dipandang sebagai alat percepatan, jabatan sebagai akses, dan kebijakan sebagai komoditas.
Ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak lagi sepenuhnya pada tata kelola yang bersih, melainkan pada seberapa besar proyek yang dibangun atau seberapa cepat kekayaan terakumulasi. Selama simbol kemajuan terlihat, proses sering kali luput dari perhatian publik.
Pergeseran Orientasi Moral
Perubahan nilai ini berdampak luas. Generasi muda tumbuh dalam narasi bahwa sukses adalah soal capaian materi. Pendidikan karakter dan etika publik berhadapan dengan arus budaya instan yang menawarkan kemewahan sebagai indikator utama keberhasilan.
Akibatnya, integritas berisiko dipandang sebagai pilihan idealistis, bukan kebutuhan praktis. Dalam situasi tertentu, kejujuran bahkan dianggap merugikan. Mereka yang bertahan pada prinsip sering kali kalah cepat dibanding yang memilih jalan pintas.
Korupsi lalu menjadi lebih dari sekadar pelanggaran hukum; ia menjadi gejala krisis moral kolektif. Ketika masyarakat tidak lagi memberikan sanksi sosial yang tegas terhadap pelaku korupsi, maka norma perlahan bergeser. Yang dipersoalkan bukan lagi benar atau salah, melainkan untung atau rugi.
Lingkaran Ketimpangan
Materialisme yang tak terkendali juga memperlebar ketimpangan. Mereka yang memiliki akses kekuasaan dapat mengakumulasi sumber daya lebih cepat, sementara masyarakat luas tetap berjuang dalam keterbatasan. Korupsi mempercepat konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan menghambat distribusi kesejahteraan.
Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi bocor. Dampaknya bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kualitas hidup warga sehari-hari.
Lingkaran ini berulang: ketimpangan mendorong obsesi terhadap kekayaan, obsesi membuka ruang penyimpangan, dan penyimpangan memperdalam ketimpangan.
Mengoreksi Cara Pandang
Upaya pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak berfokus pada penindakan. Langkah tersebut penting, tetapi tidak cukup. Tanpa pembenahan nilai sosial, korupsi akan selalu menemukan pembenaran kultural.
Perubahan harus dimulai dari redefinisi sukses. Keberhasilan perlu dimaknai sebagai kombinasi antara pencapaian, integritas, dan kontribusi bagi masyarakat. Keteladanan pemimpin menjadi kunci, karena nilai publik sering kali mengikuti contoh elite.
Institusi pendidikan, keluarga, dan media memiliki peran strategis dalam membentuk orientasi moral. Menghargai proses, menegaskan pentingnya etika, dan memberi ruang apresiasi bagi mereka yang berintegritas adalah bagian dari upaya jangka panjang.
Menjaga Arah Bangsa
Materialisme bukanlah musuh kemajuan. Kesejahteraan dan kemapanan ekonomi adalah tujuan yang sah. Namun ketika materi menjadi satu-satunya ukuran nilai, keseimbangan sosial terganggu. Korupsi muncul sebagai konsekuensi dari orientasi yang timpang.
Refleksi ini penting agar bangsa tidak terjebak pada ilusi kemajuan yang rapuh. Pembangunan yang bertumpu pada integritas akan lebih kokoh dibanding yang dibangun di atas kompromi etika.
Pertanyaannya kini bukan sekadar bagaimana menghukum pelaku korupsi, melainkan bagaimana membangun kembali fondasi nilai yang menempatkan integritas sejajar—bahkan lebih tinggi—dari kekayaan.
Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa ditentukan bukan hanya oleh seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi oleh seberapa kuat ia menjaga kejujuran sebagai nilai bersama. (acank)
