Jakarta|PPMIndonesia.com — Rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan pikap impor untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memantik perdebatan di kalangan pelaku industri otomotif nasional. Pemerintah dan badan usaha pelaksana menilai langkah tersebut sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan kebutuhan teknis di lapangan. Namun, industri menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu ekosistem manufaktur dalam negeri.
Pengadaan kendaraan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai kontrak diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun. Seluruh unit didatangkan dalam kondisi completely built up (CBU) dari India.
Sebanyak 35.000 unit pikap Scorpio dipasok oleh Mahindra & Mahindra. Sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pick Up dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.
Alasan Spesifikasi dan Harga
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan kebutuhan utama Kopdes adalah kendaraan berpenggerak empat roda (4×4) yang mampu menjangkau wilayah pedesaan dengan akses jalan terbatas.
Menurut dia, hingga kini belum ada pabrikan otomotif di Indonesia yang memproduksi pikap 4×4 secara lokal. Model sejenis yang beredar di dalam negeri pun masih berstatus impor utuh.
“Pertimbangan utama kami adalah spesifikasi teknis dan ketersediaan. Kendaraan 4×4 yang sesuai kebutuhan memang belum diproduksi di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, faktor harga disebut menjadi pertimbangan krusial. Agrinas mengklaim memperoleh penawaran hampir 50 persen lebih murah dibandingkan model sejenis di pasar domestik. Skema perdagangan bebas melalui ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA) dinilai turut memberikan keuntungan tarif sehingga harga lebih kompetitif.
Distribusi kendaraan telah dimulai sejak pertengahan Februari 2026 di Jawa Timur dan akan dilakukan secara bertahap ke berbagai daerah.
Kekhawatiran Industri Nasional
Di sisi lain, kalangan industri otomotif mempertanyakan keputusan impor dalam jumlah besar tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, menyebut kapasitas produksi nasional sebenarnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, meskipun perlu penyesuaian spesifikasi dan waktu produksi.
Data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil nasional sepanjang 2025 tercatat 803.687 unit atau turun 7,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini membuat tingkat utilisasi pabrik berada di bawah kapasitas optimal.
Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), Rachmat Basuki, menilai belanja berskala besar oleh BUMN seharusnya dapat menjadi stimulus bagi industri komponen dalam negeri yang menopang ratusan ribu tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan impor dalam jumlah besar berisiko mengurangi peluang produksi lokal dan memperlemah rantai pasok industri otomotif nasional.
Potensi Disrupsi Pasar
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai volume impor 105.000 unit hampir setara dengan total distribusi wholesales pikap nasional dalam setahun, yang berada di kisaran 100.000–110.000 unit.
Menurut dia, masuknya kendaraan dalam jumlah besar sekaligus dapat memicu efek crowding out, yakni tergesernya produk rakitan lokal oleh kendaraan impor. Dampaknya tidak hanya dirasakan produsen mobil, tetapi juga industri komponen, logistik, dan jaringan distribusi.
Ujian Konsistensi Kebijakan Industri
Polemik pikap Kopdes mencerminkan dilema kebijakan antara efisiensi anggaran jangka pendek dan konsistensi penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam jangka panjang.
Pemerintah selama ini mendorong belanja kementerian dan BUMN untuk memprioritaskan produk dalam negeri sebagai upaya memperkuat manufaktur dan menjaga lapangan kerja. Namun, di sisi lain, prinsip value for money juga menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa.
Keputusan impor pikap untuk Kopdes Merah Putih pun menjadi ujian bagi arah kebijakan industri nasional: apakah pengadaan strategis akan diarahkan sebagai pengungkit kapasitas produksi dalam negeri, atau tetap bertumpu pada efisiensi harga dan ketersediaan spesifikasi teknis semata. (acank)
