ppmindonesia.com, Jakarta– Pengembangan research aksi partisipatif di Indonesia dimulai dengan beberapa pilot proyek oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Solo, Dhworowati Institute di Jogjakarta, dan Himpunan untuk Penelitian dan Pengembangan (HP2M) di Jakarta.
Pada tahun 1989, Persatuan Pedagang Kaki Lima Jogjakarta (PPKY) dirintis dan menjadi embrio bagi berdirinya Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia. Musyawarah Nasional I Asosiasi Pedagang Kaki Lima pada Februari 1992 menandai awal gerakan ini secara nasional.
Gerakan pengembangan ekonomi melalui koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mendapat dukungan dari Departemen Koperasi yang dipimpin oleh Menteri Bustanul Arifin. Beberapa inisiatif koperasi mencakup wilayah Irian Jaya oleh Toha Al Hamid, Sulawesi Utara oleh Harun Wasolo, dan Sulawesi Selatan oleh Ridwan Kara. Di Kalimantan Timur, upaya renovasi pasar mengarah pada pembangunan Pasar Citra Niaga dengan dukungan dari Lembaga Studi Pembangunan (LSP).
Pertemuan Nasional I Pusat Pengembangan Masyarakat pada awal tahun 1985 menandai berdirinya Pusat Peranserta Masyarakat pada 31 Januari 1985. Dalam pertemuan ini, Adi Sasono, Ali Mustafa Trajutisna, Hery Yusei Yuswanto, dan Habib Chirzin terpilih sebagai Dewan Direktur untuk periode 1985-1989. Pertemuan ini melahirkan delapan program bidang, termasuk sosial ekonomi, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat, dan pengembangan lingkungan hidup.
Pada Pertemuan Nasional II tahun 1989 di Umbul Harjo, nama Pusat Pengembangan Masyarakat berubah menjadi Pusat Peranserta Masyarakat dan struktur kepemimpinan diubah dari Dewan Direktur menjadi Presidium. Lima presidium terpilih adalah Hadimulyo, Ki Suratno Hayuningrat, Mursalin Dahlan, Parito Hariyadi, dan Abdul Aziz sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 1989-1994.
Kerja sama dengan Yayasan Asmad pada tahun 1984 untuk mengembangkan masyarakat Asmad, pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan pembentukan Asosiasi Pedagang Grosir Keliling se-Indonesia (APGKI) oleh Ija Rahmad merupakan beberapa inisiatif penting. APGKI menjalin kerja sama dengan lima BUMN untuk pembinaan dan bantuan permodalan. Bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), mereka mengadakan Konvensi Nasional Pesantren Kejuruan yang melahirkan Pesantren Kejuruan di berbagai daerah.
Pada akhir Januari 1994, Pertemuan Nasional III Pusat Peranserta Masyarakat diadakan di Taman Mini Jakarta. Dr. Dawam Rahardjo, Abdullah Mawahid Harahap, Habib Chirzin, Sowaersono, dan Abdul Aziz terpilih sebagai presidium, dengan Imam Nurhidayat sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 1994-1998. Kegiatan pada periode ini mencakup Semiloka Melayu Antar Bangsa I dan Loka Karya Nasional Otonomi Daerah.
Dengan berbagai program dan inisiatif, Pusat Peranserta Masyarakat telah berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Berbagai kegiatan dan kerja sama yang dijalankan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, menjadikan organisasi ini sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional.(ppm)
