ppmindonesia.com, Jakarta- Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, sebuah acara silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan digelar di Jakarta Pusat, dihadiri oleh berbagai tokoh dan aktivis. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Faizal Assegaf, Mayjen Soenarko, TB Jafar, Alip Purnomo, Ramadhan Pohan, Abraham Samad, Adhie Massardi, Antony Budiawan, Edy Mulyadi, Refly Harun, dr. Tifa, Prof. Amien Rais, Ustaz Sambo, Din Syamsuddin, Marwan Batubara, Anton Permana, Olvah Alhamid, Slamet Subianto (eks KSAL), Buni Yani, Ruslan Buton, Muhammad Said Didu, Rahma Sarita, dan Roy Suryo.
Silaturahmi ini diinisiasi oleh Faizal Assegaf, yang dalam pidatonya mengungkapkan bahwa acara ini bertujuan untuk menyatukan berbagai pihak yang mendukung keinginan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadili setelah selesai masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Faizal menyatakan bahwa rezim Jokowi dinilai gagal memenuhi harapan rakyat, terutama dalam hal keadilan, sehingga penting bagi rakyat untuk menuntut pertanggungjawabannya setelah masa jabatannya berakhir.
Faizal Assegaf menyampaikan, “Kita pastikan bahwa rakyat pada 20 Oktober 2024 akan mengadili Jokowi.” Ia menekankan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini terutama terkait dengan isu keadilan.
Muhammad Said Didu juga menyuarakan hal yang sama. Ia berpendapat bahwa Jokowi perlu diadili karena dianggap telah menyerahkan kedaulatan negara kepada oligarki, yang menurutnya telah mengatur banyak kebijakan penting di Indonesia. “Kita datang untuk merebut kembali kedaulatan itu, rakyat adalah pemilik sah negara ini,” ujarnya.
Marwan Batubara, pengamat dari IRESS (Indonesia Resources Studies), menambahkan bahwa keinginan untuk mengadili Jokowi berlandaskan komitmen pada Pancasila. Ia bahkan mengajak para peserta silaturahmi untuk bersatu dan jika memungkinkan, mengusahakan agar Jokowi lengser sebelum 20 Oktober 2024.
Ratusan orang turut menghadiri acara ini, yang diakhiri dengan sesi foto bersama. Suasana silaturahmi dipenuhi dengan tekad dari berbagai pihak untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemerintahan yang mereka nilai tidak memenuhi janji-janji dan harapan rakyat(alif purnomo)
