ppmindonesia.com,Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) tengah menjadi sorotan setelah munculnya laporan bahwa kebijakannya dianggap memperlebar kesenjangan antara “si miskin dan si kaya”. Dampak dari kebijakan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Muhammadiyah yang memutuskan untuk menarik asetnya yang bernilai triliunan rupiah.
Diakui Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi & Bisnis Anwar Abbas bahwa BSI bak memperbesar jurang si kaya dan miskin.
Anwar Abbas bahkan blak-blakan membongkar kebobrokan BSI sejak 4 tahun lalu sebelum Muhammadiyah putuskan tarik dana
Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengumumkan penarikan asetnya dari BSI sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan merugikan golongan masyarakat menengah ke bawah. Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak sosial dari kebijakan BSI.
“Sebagai organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, Muhammadiyah tidak bisa tinggal diam melihat kebijakan yang semakin memperlebar jurang antara si miskin dan si kaya.
Kami berharap langkah ini bisa menjadi pengingat bagi BSI dan institusi keuangan lainnya untuk lebih memperhatikan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil,” ujar Haedar Nashir.
Penarikan aset Muhammadiyah dari BSI diperkirakan mencapai triliunan rupiah, yang tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank tersebut. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
BSI sendiri belum memberikan komentar resmi terkait keputusan Muhammadiyah ini. Namun, sumber internal dari BSI menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi dan berusaha mencari solusi agar dapat menjembatani kesenjangan yang ada.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kejadian ini dapat menjadi pelajaran penting bagi lembaga keuangan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Dengan langkah tegas Muhammadiyah, diharapkan ada perubahan positif yang dapat memberikan keadilan ekonomi yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat pun menunggu tindak lanjut dari BSI dan berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial.(ppm)
