ppmindonesia.com,Jakarta,— Kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai permasalahan ekonomi semata, tetapi juga sebagai fenomena yang kompleks yang melibatkan aspek struktural dan kultural. Salah satu faktor yang memperparah kemiskinan adalah rapuhnya penjembatan hubungan antar subkultur, khususnya antar etnik, antar ruang, antar lapisan sosial, dan antar corak penghayatan keagamaan.
Masalah ini menyebabkan integrasi yang emansipatoris menjadi kurang berkembang, serta menghambat tumbuhnya interaksi akulturatif ke arah integrasi partisipatoris. Dr. Indah Wulandari, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa tanpa hubungan yang kuat dan harmonis antar subkultur, upaya untuk mengatasi kemiskinan akan selalu terhambat.
“Perbedaan etnik dan budaya sering kali menjadi penghalang dalam menciptakan solidaritas sosial yang diperlukan untuk memajukan masyarakat secara kolektif,” ujar Dr. Indah. Ia menambahkan bahwa keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan fragmentasi sosial, yang pada gilirannya menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.
Dalam konteks ini, berbagai program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi harus diimbangi dengan upaya untuk memperkuat hubungan sosial antar subkultur. Program-program seperti dialog antar budaya, pendidikan inklusif, dan promosi nilai-nilai toleransi sangat penting untuk menciptakan integrasi yang lebih baik.
Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah program Desa Harmoni yang dijalankan di beberapa daerah di Indonesia. Program ini mengadakan kegiatan-kegiatan lintas budaya yang melibatkan berbagai kelompok etnik dan agama untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam proyek-proyek komunitas. Hasilnya, daerah-daerah yang mengikuti program ini menunjukkan peningkatan dalam kerjasama antar warga dan pengurangan konflik sosial.
Namun, tantangan masih ada. Banyak daerah yang masih terjebak dalam pola pikir eksklusif yang menganggap kelompok mereka sebagai yang paling unggul dan meremehkan kelompok lain. Hal ini diperparah oleh ketidakadilan struktural yang memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok.
Menurut Dr. Indah, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik. “Kita harus menggabungkan upaya peningkatan ekonomi dengan pembangunan sosial yang inklusif. Ini berarti menyediakan akses yang sama untuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan bagi semua kelompok, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan,” katanya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun integrasi yang lebih emansipatoris dan interaksi akulturatif yang partisipatoris, sehingga memperkuat fondasi sosial untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.(Aicank)
