Pernahkah Anda menikmati semangkuk nasi hangat dengan lauk pauk yang segar? Di balik nikmatnya setiap suapan, tersimpan jerih payah para petani yang berjuang memenuhi kebutuhan pangan kita. Salah satu kelompok petani yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah petani transmigrasi. Namun, mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses terhadap teknologi dan pasar..
ppmindonesia.com, Jakarta – Dalam pertemuan informal yang berlangsung penuh antusiasme, pengurus Nasional Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional dan sejumlah senior PPM membahas peluang sinergi pemberdayaan masyarakat bersama kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran.
Fokus utama diskusi ini adalah merumuskan peran PPM dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat serta upaya memaksimalkan potensi pertanian dan ketahanan pangan di wilayah transmigrasi.
Defricane, seorang tokoh pergerakan di bidang usaha informal, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pro-rakyat yang telah dikeluarkan pemerintah, seperti penghapusan kredit macet bagi koperasi, UMKM, petani, dan nelayan.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, yang perlu didukung dengan inisiatif pemberdayaan dari pihak-pihak terkait, termasuk PPM.
Senior PPM, Johan Tamimi, mengajukan pertanyaan strategis tentang bagaimana PPM bisa berkontribusi secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Ia menyarankan agar PPM tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga mengambil peran aktif dalam program-program yang bersinergi dengan visi ketahanan pangan.
Dalam diskusi tersebut, Parito, seorang senior berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, mengusulkan agar PPM dapat memberikan masukan kepada Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, PPM dapat membantu menyusun ide-ide strategis untuk meningkatkan tata kelola dan tata niaga pertanian di daerah-daerah transmigrasi.
Parito juga mencatat bahwa pengelolaan pertanian di beberapa daerah transmigrasi masih memerlukan peningkatan dari sisi tata kelola dan distribusi hasil panen agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Usulan ini mendapat dukungan penuh dari para peserta diskusi, dengan fokus utama pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan di daerah transmigrasi. Hal ini juga sejalan dengan slogan Kementerian Transmigrasi untuk menjadikan daerah transmigrasi sebagai food estate atau lumbung pangan.
Para peserta berpendapat bahwa kedaulatan pangan tersebut bisa diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan petani transmigrasi dan perbaikan sistem dari prapanen hingga pascapanen.
Anwar Hariyono, Sekretaris Jenderal PPM Nasional, menyatakan apresiasinya atas berbagai ide dan masukan yang berkembang dalam diskusi tersebut. Menurut Amwar, langkah selanjutnya adalah melakukan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi untuk membahas lebih lanjut peran PPM dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional.
Anwar berkomitmen untuk mendorong langkah konkret guna menjalin kemitraan yang bermanfaat bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, disepakati bahwa PPM akan segera mengadakan audiensi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Transmigrasi. Pertemuan formal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi nyata dalam keberhasilan program ketahanan pangan di wilayah transmigrasi, sejalan dengan tujuan kabinet Merah Putih untuk memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terjalinnya sinergi antara PPM dan Kementerian terkait, diharapkan tercipta dukungan konkret dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan di daerah transmigrasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut.(asyary)
