Oleh : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
ppmindonesia.com, Jakarta-Hari ini, saya merasa cukup terkejut ketika saya menerima informasi dari Dr. Said Didu yang membagikan ucapan terima kasihnya kepada Prabowo Subianto melalui pesan WhatsApp. Ucapan terima kasih tersebut berhubungan dengan tindakan tiga menteri di bawah kepemimpinan Prabowo yang telah menunjukkan ketegasan dalam menanggapi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), yang ternyata tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan visi nasional. Ini adalah perkembangan yang signifikan, mengingat sebelumnya banyak pihak yang meragukan integritas Prabowo, terutama bagi mereka yang menganggapnya sebagai ‘antek’ Jokowi.
Saya, yang telah lama hidup dalam ilmu sosiologi dan memiliki pemahaman tentang psikologi, yakin bahwa Prabowo memiliki karakter dan visi yang berbeda dengan Jokowi. Manusia memang dibentuk oleh sejarah dan karakter individu, dan dalam hal ini,
Prabowo adalah seorang patriot dengan komitmen terhadap negara, sementara Jokowi, menurut pandangan saya, lebih didorong oleh kepentingan kelompok oligarki.
Saya selalu meyakini bahwa Prabowo akan mengontrol jalannya pemerintahan dan memberikan arah yang lebih jelas bagi negara, terutama dalam hal kebijakan nasional yang lebih berpihak pada rakyat.
Konsistensi Pidato dan Kebijakan Prabowo
Pidato Prabowo Subianto di berbagai forum internasional, seperti di Peru pada 14 November 2024, menunjukkan komitmennya terhadap permasalahan sosial yang mendalam di Indonesia, terutama dalam hal kemiskinan dan malnutrisi anak-anak.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa ia bertekad untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah malnutrisi yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional, berbeda dengan Jokowi yang lebih banyak berfokus pada keberpihakan kepada konglomerat oligarki.
Dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan proyek-proyek besar yang melibatkan pengambilalihan lahan rakyat, seperti PSN PIK2, Prabowo menunjukkan sikap yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
Ketiga menteri yang dilibatkan dalam keputusan ini—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpera), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)—secara tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat.
Pernyataan Menteri Nusron Wahid, yang menyebutkan bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2, mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengelolaan lahan strategis.
Upah dan Kesejahteraan Buruh
Salah satu isu penting yang mendapat perhatian Prabowo adalah kesejahteraan buruh. Upah adalah instrumen keadilan sosial yang dapat meningkatkan mobilitas vertikal masyarakat. Dalam diskusi yang digelar oleh Presiden Prabowo dengan Jumhur Hidayat, ketua Serikat Buruh KSPSI, serta tokoh buruh lainnya, masalah upah menjadi topik utama.
Dalam pemerintahan sebelumnya, buruh sering dipandang hanya sebagai alat produksi, sementara dalam pemerintahan Prabowo, buruh dipandang sebagai mitra pembangunan yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo berkomitmen untuk menjalankan prinsip Social Dialogue yang dijunjung tinggi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Dengan begitu, buruh tidak hanya dilihat sebagai komponen produksi, tetapi sebagai stakeholder yang berperan penting dalam pembangunan negara.
Saya pribadi memberikan perspektif kepada Jumhur bahwa para konglomerat Indonesia, yang seringkali merasa sombong, seharusnya tidak berbangga hati. Banyak dari mereka yang kaya raya bukan karena kerja keras, tetapi karena memanfaatkan kekuasaan.
Dalam teori Ersatz Kapitalisme, seperti yang dikembangkan oleh Yushihara Kunio, konglomerat ini lebih mirip bandit yang mengeruk kekayaan negara tanpa memberikan kontribusi nyata bagi industri atau perekonomian negara. Jika kita melihat contoh dari negara tetangga, seperti Malaysia, kenaikan upah buruh yang mencapai 13% pada Januari 2025 menjadi indikator bahwa negara perlu hadir untuk memastikan kesejahteraan buruh.
Pemberantasan Judi Online dan Komitmen Nasionalisme
Selain soal upah, pemerintahan Prabowo juga menunjukkan sikap tegas dalam pemberantasan judi online, yang berkembang pesat selama era pemerintahan Jokowi. Prabowo tidak hanya mengeluarkan retorika melawan judi haram, tetapi juga menggerakkan aparat untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam industri ilegal ini. Ini adalah contoh konkrit dari kepemimpinan yang berpihak pada kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Penutupan
Dengan ucapan terima kasih Dr. Said Didu yang mengapresiasi tindakan Prabowo melalui pesan WhatsApp, saya merasa bahwa ini adalah sinyal positif bagi kita semua. Tindakan tegas dari tiga menteri yang menolak PSN PIK2, serta Prabowo yang mengundang pemimpin buruh untuk berdialog mengenai upah, menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa melihat perubahan signifikan yang mengarah pada negara yang lebih berdaulat dan adil.
Kini saatnya bagi kita, terutama yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, untuk mulai merangkul Prabowo dan melihatnya sebagai sosok pemimpin yang patriotik, yang berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara. Prabowo Subianto tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang patriot yang akan bekerja untuk kepentingan nasional. (syahganda nainggolan)
