ppmindonesia.com. Jakarta-Fenomena kemunculan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan nasional. Pagar laut yang membentang melintasi enam kecamatan ini tidak hanya mengundang tanda tanya besar tetapi juga memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Hingga saat ini, tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut, bahkan pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa mengaku tidak mengetahui siapa yang membangun struktur raksasa itu.
Awal Penemuan Pagar Laut
Keberadaan pagar laut ini pertama kali terdeteksi pada 14 Agustus 2024 setelah adanya laporan dari masyarakat. Menanggapi laporan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten langsung turun ke lapangan pada 19 Agustus. Saat itu, pagar baru membentang sepanjang tujuh kilometer. Namun, hanya dalam waktu kurang dari dua bulan, panjang pagar membengkak menjadi 30,16 kilometer. Pagar ini membentang melintasi wilayah pesisir di 16 desa dari enam kecamatan, termasuk Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga.
Pagar yang terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian sekitar enam meter tersebut berada di kawasan strategis yang mencakup berbagai zona, seperti zona perikanan tangkap, pelabuhan laut, pariwisata, budidaya perikanan, dan pengelolaan energi. Posisinya juga beririsan dengan rencana pembangunan waduk lepas pantai yang diinisiasi Bappenas.
Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir
Keberadaan pagar ini mengancam aktivitas lebih dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut. Bagi masyarakat pesisir, laut bukan hanya ruang eksplorasi, tetapi juga sumber penghidupan utama. Akses mereka yang terganggu oleh keberadaan pagar ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Investigasi dan Keganjilan
Hingga kini, pemerintah daerah, pusat, dan aparat penegak hukum belum berhasil mengungkap siapa pihak di balik pembangunan pagar bambu ini. DKP Banten, bersama tim gabungan dari TNI AL, Polairud Polresta Tangerang, Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Satpol PP Provinsi Banten, telah melakukan empat kali investigasi. Namun, hasilnya nihil. Bahkan, aparat kecamatan dan kelurahan mengaku tidak mengetahui aktivitas pembangunan yang mencakup wilayah mereka.
Spekulasi muncul bahwa pagar ini mungkin berkaitan dengan rencana reklamasi atau pengembangan kawasan strategis. Salah satu dugaan mengarah ke Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang lokasinya berdekatan dengan pagar tersebut. Namun, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum menemukan bukti keterlibatan pihak PIK 2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa pembangunan reklamasi biasanya memerlukan izin resmi dan proposal, sementara kasus ini tidak didukung oleh dokumen administratif apa pun.
Kritik Terhadap Pengawasan Wilayah
Ironisnya, pagar sepanjang puluhan kilometer dapat dibangun tanpa diketahui oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan wilayah pesisir, baik oleh aparat keamanan, seperti TNI dan kepolisian, maupun oleh pemerintah daerah. Kejadian ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas di ruang laut, terutama di kawasan strategis.
Desakan Publik untuk Tindakan Konkret
Publik mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengungkap dalang di balik pembangunan pagar ini. Tidak cukup hanya mengandalkan argumentasi hukum dan prosedur administratif, tindakan nyata diperlukan untuk menghentikan aktivitas pemagaran yang melanggar hukum dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Misteri pagar bambu raksasa ini tidak hanya soal struktur fisik yang membatasi akses, tetapi juga menjadi simbol dari lemahnya pengawasan wilayah strategis. Apakah ini benar-benar murni kelalaian atau ada kepentingan tersembunyi yang sedang dimainkan? Pemerintah harus memberikan jawaban dan solusi agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari ketidakjelasan ini.(asyary)
