ppmindonesia.com, Jakarta – Pembangunan infrastruktur selalu menjadi isu sentral dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Indonesia adalah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan, mendorong aktivitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing global.
Salah satu proyek yang baru-baru ini menuai perhatian publik adalah PSN Tropical Coastland di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Provinsi Banten.
Namun, di balik janji-janji pembangunan berkelanjutan yang digaungkan pemerintah, muncul berbagai perdebatan di kalangan masyarakat mengenai transparansi dan relevansi proyek ini.
Apakah PSN Tropical Coastland benar-benar sebuah terobosan nyata atau hanya menjadi sekadar wacana?
Gambaran PSN Tropical Coastland
PSN Tropical Coastland direncanakan sebagai destinasi pariwisata hijau yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem mangrove.
Dengan luas sekitar 1.755 hektare, proyek ini diberi nama “Tropical Coastland” dan diarahkan untuk menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Kawasan ini didesain untuk mengakomodasi ekowisata mangrove yang juga berfungsi sebagai perlindungan alami terhadap abrasi pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa proyek ini dibiayai oleh dana non-APBN dengan nilai investasi mencapai Rp65 triliun.
Proyek tersebut diproyeksikan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan menciptakan efek pengganda hingga 13.550 pekerjaan tambahan.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan kawasan ini murni berfokus pada pariwisata hijau dan tidak terkait dengan isu-isu lain, seperti keberadaan pagar laut yang sempat ramai diberitakan.
Dinamika Persepsi antara Pemerintah dan Masyarakat
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa PSN ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan menjaga kelestarian alam, masyarakat di sekitar kawasan pembangunan memiliki pandangan yang berbeda.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyampaikan bahwa salah satu masalah utama adalah adanya miskomunikasi terkait lokasi proyek ini.
Banyak yang salah mengartikan bahwa proyek tersebut berada di dalam area bisnis PIK 2, padahal PSN ini berdiri di luar kawasan PIK dan merupakan wilayah pesisir mangrove yang sempat terkena abrasi parah.
Yorrys juga menjelaskan bahwa kawasan ini sebenarnya adalah tanah negara yang semula dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani. Sebagian lahan yang kini digunakan untuk empang oleh masyarakat lokal telah diberikan kompensasi berupa dana kerohiman oleh pengembang. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah proses pengelolaan ini sudah sepenuhnya adil dan transparan.
Kritik terhadap Proyek
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa proyek ini lebih menguntungkan pengembang daripada masyarakat lokal. Pemerintah menggandeng PT Agung Sedayu Group untuk merapikan dan mengelola kawasan ini, memunculkan spekulasi tentang dominasi sektor swasta dalam pengelolaan PSN tersebut.
Beberapa masyarakat mempertanyakan sejauh mana proyek ini akan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
Selain itu, sebagian kalangan aktivis lingkungan juga mengkritisi bagaimana kawasan ini awalnya mengalami kerusakan akibat abrasi yang seharusnya dapat dicegah dengan kebijakan pelestarian lingkungan yang lebih tegas sejak dini.
Mereka menilai proyek ini seolah menjadi solusi atas kerusakan lingkungan yang sebenarnya terjadi akibat kurangnya perhatian terhadap wilayah pesisir sebelumnya.
Komitmen Pemerintah untuk Evaluasi Berkelanjutan
Pemerintah sendiri mengklaim telah melakukan langkah-langkah transparansi dan pelibatan masyarakat dalam proyek ini.
Menurut Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, PSN Tropical Coastland adalah contoh nyata dari upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga lingkungan.
Haryo menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan proyek ini secara berkala, termasuk mengevaluasi apakah proyek ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan bahwa pengembangan PSN tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mencakup aspek pemerataan ekonomi, peningkatan teknologi, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan.
Fakta atau Fiksi?
Di tengah kontroversi dan pandangan yang beragam, PSN Tropical Coastland tetap menjadi topik yang memancing diskusi publik. Sebagian melihat proyek ini sebagai langkah maju dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan pariwisata berbasis hijau.
Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir pihak.
Untuk menjawab keraguan tersebut, pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam setiap tahap pembangunan, memastikan masyarakat mendapatkan manfaat langsung, dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
Pada akhirnya, keberhasilan PSN Tropical Coastland tidak hanya akan dinilai dari angka investasi dan jumlah wisatawan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.(asyary)
