ppmindonesia.com, Bekasi – Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Bekasi menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pemerintah dalam menyukseskan program revitalisasi tambak di Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengoptimalkan tambak-tambak yang tidak produktif di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Sebagai organisasi yang telah lebih dari 40 tahun berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, PPM Bekasi memahami tantangan dan potensi sektor perikanan.
Oleh karena itu, PPM Bekasi berkomitmen untuk berperan aktif dalam pendampingan serta penguatan kapasitas petambak agar program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Revitalisasi ini mencakup 10.000 hektare lahan tambak yang tidak produktif, dengan sebagian besar berada di Kecamatan Muaragembong. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan tambak dengan sistem budidaya modern ikan nila salin, yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta pasar yang luas, baik domestik maupun ekspor.
Koperasi Mina Agar Makmur: Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Dalam mendukung keberhasilan program ini, PPM Bekasi mengacu pada model pemberdayaan masyarakat yang telah terbukti efektif, seperti yang diterapkan oleh Koperasi Mina Agar Makmur di Karawang. Koperasi ini sukses dalam pengelolaan tambak berbasis polikultur—kombinasi budidaya ikan dan rumput laut—yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tambak tetapi juga memperluas peluang ekonomi masyarakat pesisir.
Koperasi Mina Agar Makmur, yang dipimpin oleh Usup Supriatna sebagai kader dan aktifis PPM , merupakan contoh nyata implementasi konsep pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh PPM.
Koperasi ini berhasil memanfaatkan tambak secara maksimal, menghasilkan berbagai produk turunan dari rumput laut, seperti mi rumput laut, serta mengekspor rumput laut kering ke berbagai negara. Dengan pendekatan serupa, PPM Bekasi optimis bahwa revitalisasi tambak di Muaragembong dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Meningkatkan Kesejahteraan dan Lapangan Kerja
Program revitalisasi tambak di Muaragembong tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setiap hektare tambak yang dikelola dengan baik dapat menyerap 1 hingga 5 tenaga kerja, belum termasuk sektor pendukung seperti penyediaan pakan ikan dan industri es batu.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama KKP telah melakukan survei dan kajian awal untuk menentukan lokasi tambak yang akan direvitalisasi. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem budidaya yang lebih modern dan berkelanjutan.
Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) optimis bahwa dengan kerja sama erat antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat, program revitalisasi tambak di Muaragembong dapat berjalan sukses. Program ini diharapkan tidak hanya menghidupkan kembali lahan yang tidak produktif tetapi juga menciptakan ekosistem perikanan yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan pengalaman dan jejaring yang luas, Pusat Peranserta Masayarkat (PPM) Bekasi siap berkontribusi dalam setiap tahap revitalisasi, mulai dari pendampingan teknis, pelatihan petambak, hingga penguatan akses pasar bagi hasil budidaya. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.
Revitalisasi 10.000 Hektare Tambak di Pantura: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali lahan tambak yang tidak produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah, melalui KKP, menargetkan revitalisasi 10.000 hektare tambak di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat sektor ekonomi berbasis perikanan di daerah pesisir.
Revitalisasi ini merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan 78.000 hektare tambak di sepanjang Pantura Jawa dan diharapkan rampung pada tahun 2029. Pada tahap awal, KKP akan merevitalisasi 13.000 hektare lahan tambak yang tersebar di 28 kabupaten/kota di empat provinsi.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam program ini, dengan kesiapan lahan seluas 10.000 hektare, terdiri dari 8.000 hektare tambak dan 2.000 hektare untuk penghijauan serta fasilitas penunjang.
Kolaborasi untuk Kesuksesan Program
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, koperasi, dan petambak lokal. Pemkab Bekasi telah menyatakan dukungan penuh terhadap revitalisasi tambak, dengan memastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, sosialisasi, hingga implementasi di lapangan.
PPM Bekasi berperan aktif dalam mendampingi masyarakat pesisir agar dapat beradaptasi dengan sistem budidaya tambak yang lebih modern dan produktif. Model pemberdayaan yang telah sukses diterapkan oleh Koperasi Mina Agar Makmur di Karawang menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan tambak berbasis polikultur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Pesisir
Dengan sistem budidaya yang lebih modern, tambak yang sebelumnya tidak produktif akan kembali beroperasi, meningkatkan hasil panen ikan dan rumput laut, serta menciptakan peluang usaha baru. Setiap hektare tambak yang dikelola dengan baik diperkirakan dapat menyerap 1 hingga 5 tenaga kerja, belum termasuk sektor pendukung seperti penyediaan pakan ikan, distribusi hasil panen, hingga industri es batu.
Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi tambak tidak hanya menguntungkan petambak, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan memperkuat ekonomi lokal.
Selain aspek ekonomi, program ini juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Revitalisasi tidak hanya difokuskan pada tambak produktif tetapi juga mencakup penghijauan dan pelestarian ekosistem pesisir, guna menjaga keseimbangan alam serta keberlanjutan sektor perikanan dalam jangka panjang.
Langkah Selanjutnya: Survei dan Sosialisasi
Saat ini, KKP telah memasuki tahap survei dan kajian lokasi guna memastikan kesiapan lahan yang akan direvitalisasi. Selain itu, sosialisasi kepada petambak dan masyarakat pesisir juga sedang dilakukan agar mereka memahami manfaat serta mekanisme program ini.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program revitalisasi tambak di Pantura diharapkan dapat berjalan sukses.
Jika program ini berhasil diterapkan secara optimal, Kabupaten Bekasi dapat menjadi model percontohan revitalisasi tambak nasional, sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan sektor perikanan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (acank)
