ppmindonesia.com.Jakarta – Di tengah euforia pasar global terhadap komoditas kelapa, petani di tanah air justru belum merasakan keuntungan yang sepadan. Harga kelapa bulat dan kelapa parut di pasar domestik melonjak drastis pasca Lebaran 2025, dipicu oleh lonjakan permintaan ekspor yang signifikan.
Namun, ironisnya, para petani sebagai produsen utama justru masih bergelut dengan tekanan hidup dan minimnya peningkatan pendapatan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa lonjakan harga kelapa disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ekspor dan pasokan dalam negeri.
“Harga kelapa naik karena tingkat ekspor lebih tinggi dari kebutuhan domestik. Akibatnya, kelapa menjadi langka di pasar dalam negeri,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Kantor Kemendag, Kamis (17/4/2025).
Lonjakan ekspor ini terutama menuju pasar China dan Vietnam, yang memberikan harga lebih tinggi dibanding pasar lokal. Bagi pelaku usaha dan eksportir, ini tentu menjadi peluang emas.
Namun bagi konsumen dalam negeri, kondisi ini menjadi beban. Harga kelapa di pasar tradisional kini bisa mencapai Rp25.000 per butir, tergantung ukuran, jauh dari harga sebelum Lebaran.
Namun yang paling disayangkan adalah kenyataan bahwa para petani kelapa tidak serta-merta menikmati lonjakan harga tersebut.
Abdul Gafur Ritonga, Ketua Asosiasi Petani Kelapa (ASPEK) Indonesia, menyuarakan keprihatinannya. Menurutnya, struktur tata niaga kelapa yang timpang menyebabkan petani tetap berada di posisi paling lemah dalam rantai distribusi.
“Seharusnya dengan naiknya harga, petani bisa menikmati hasilnya. Tapi yang terjadi, mereka justru tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Gafur.
Ia menilai sistem distribusi yang tidak berpihak, ditambah lemahnya perlindungan negara terhadap harga di tingkat petani, membuat keuntungan hanya dinikmati oleh pihak tengah dan eksportir.
Berdasarkan data, luas lahan kelapa nasional mencapai 3,34 juta hektare dengan produksi sekitar 2,85 juta ton per tahun. Namun jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, terlebih di momen-momen tinggi konsumsi seperti Ramadan dan Lebaran.
Saat permintaan meningkat, pasokan tersedot ke luar negeri, dan masyarakat harus menanggung harga yang melambung.
Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara sangat diperlukan untuk menata ulang kebijakan ekspor komoditas strategis seperti kelapa.
Pemerintah telah menginisiasi pertemuan antara petani, eksportir, dan pelaku industri untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Namun lebih dari itu, dibutuhkan sistem yang berpihak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pasokan dalam negeri.
“Petani jangan hanya dijadikan pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan keuntungan berputar di luar jangkauan mereka. Sudah saatnya pemerintah serius membangun ekosistem kelapa dari hulu ke hilir secara berkeadilan,” tegas Gafur.
Kenaikan harga kelapa seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sekadar angka di grafik perdagangan ekspor. Tanpa keberpihakan nyata, petani akan terus berada di posisi yang sama: memproduksi, tetapi tidak menikmati hasil.(emha)
