ppmindonesia.com.Jakarta – Rencana peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia, menjadi babak penting dalam agenda pembangunan ekonomi berbasis desa.
Namun menjelang peluncuran ini, muncul beragam pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat, salah satunya terkait isu gaji pengurus koperasi yang disebut mencapai Rp8 juta.
Kabar ini segera dibantah sebagai hoaks oleh Staf Khusus Menteri Koperasi, Adi Sulistyowati, yang menegaskan bahwa koperasi ini bertujuan murni untuk menggerakkan potensi usaha masyarakat desa.
“Fokus kita adalah membentuk badan hukum koperasi dan menjalankan usaha berdasarkan potensi lokal desa. Soal gaji pengurus, itu kesepakatan bersama di forum koperasi,” ujar Adi.
Pemerintah ingin memastikan bahwa koperasi ini bukan entitas kosong, melainkan memiliki usaha nyata seperti pertanian, perikanan, hingga perdagangan, yang dikelola secara profesional.
Namun, di balik semangat pemerintah mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa, muncul tantangan mendasar: belum terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya koperasi sebagai alat kemandirian ekonomi.
Banyak warga masih memandang program ini sebagai proyek bantuan pemerintah pusat yang menjanjikan dana instan—pandangan ini berpotensi melahirkan praktik penyelewengan atau pemanfaatan yang tidak tepat sasaran.
Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi kunci. Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan komunitas, bersama IPAMA (Institut Pengembangan Masyarakat) tampil aktif mengambil peran nyata.
Melalui berbagai pelatihan pemberdayaan masyarakat, keduanya bertujuan membangun kembali kesadaran warga desa bahwa kemandirian ekonomi tidak lahir dari bantuan, tapi dari pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan.
Salah satu pendekatan yang dilakukan PPM dan IPAMA adalah pelatihan berbasis pertanian organik. IPAMA, yang dipimpin oleh Guntoro Soewarno, telah melatih masyarakat di berbagai wilayah hingga angkatan ke-29.
Pelatihan mencakup penyediaan pupuk organik, manajemen pertanian, hingga jaminan pasar pascapanen. Salah satu proyek nyatanya berlangsung di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Sukabumi, yang kini memiliki demplot pertanian organik sebagai pusat pembelajaran lapangan.
“Pertanian organik ini bukan sekadar cara bertani, tapi bentuk pemberdayaan agar petani bisa mandiri secara ekonomi dan mengelola tanah secara maksimal,” ujar Guntoro Soewarno dalam diskusi bersama Anwar Hariyono, Sekjen PPM Nasional, saat mengunjungi demplot Pancawati.
Anwar menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi desa tidak bisa dimulai dari atas ke bawah. “Kalau koperasi hanya jadi instruksi pusat, tapi tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat desa, maka hasilnya tidak akan berkelanjutan.
Pelatihan yang kami lakukan menyasar pendamping desa, fasilitator koperasi, penggerak lokal, dan tokoh masyarakat agar mampu mengelola usaha desa secara mandiri.”
Sinergi antara PPM dan IPAMA juga menjawab keraguan masyarakat soal arah program Koperasi Merah Putih. Alih-alih hanya menunggu bantuan, masyarakat didorong untuk merancang jenis usaha koperasi sesuai potensi desa mereka—baik di sektor pertanian, peternakan, kerajinan, hingga pariwisata.
Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat belajar memetakan potensi, menyusun rencana usaha, hingga menerapkan teknologi digital untuk manajemen dan pemasaran.
Langkah ini juga sejalan dengan kesiapan lintas kementerian dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan percepatan pembentukan koperasi desa.
Dukungan dari Kementerian Sosial melalui 33 ribu pendamping PKH, serta penggalangan data dari 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu, menjadi sumber daya potensial yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat pengelolaan koperasi.
Kisah kolaborasi antara masyarakat, ormas, dan pemerintah dalam membangkitkan ekonomi desa ini adalah contoh bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur atau dana bantuan. Tapi juga soal kesadaran, pemberdayaan, dan kerja kolektif dari bawah.
Dalam semangat Hari Koperasi 2025 mendatang, harapannya adalah lahirnya desa-desa yang tidak hanya memiliki koperasi secara legal, tapi juga mampu menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan bermartabat.(emha)
