ppmindonesia.com.Jakarta – Di tengah derasnya arus perubahan global dan kompleksitas persoalan dalam negeri, Indonesia tengah memacu langkah menuju sebuah tonggak sejarah besar: Indonesia Emas 2045. Sebuah visi luhur yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan berkelanjutan, tepat satu abad setelah proklamasi kemerdekaannya.
Namun, di balik optimisme itu, terselip satu pertanyaan mendasar: siapa yang akan memastikan visi besar ini terwujud hingga ke akar rumput? Apakah negara semata? Apakah cukup dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur megah? Atau adakah kekuatan sosial yang mampu menjembatani mimpi negara dengan kenyataan warga?
Di sinilah Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menemukan kembali relevansinya.
PPM: Jejak Lama, Peran yang Dilupakan
Bagi generasi 80-an atau 90-an, PPM bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai organisasi yang aktif mendampingi masyarakat desa, memfasilitasi perencanaan partisipatif, dan membangun kesadaran warga untuk ikut serta dalam pembangunan. Namun kini, banyak anak muda yang bertanya, “PPM itu apa?”
Pertanyaan itu bukan sekadar kealpaan memori, melainkan cermin bahwa kita telah gagal meneruskan semangat peranserta rakyat dalam narasi pembangunan nasional. Kita terlalu lama mengandalkan pendekatan teknokratis dan melupakan kekuatan dialog antara negara dan warga.
Padahal, dalam dokumen strategis RPJPN Indonesia Emas 2025–2045, jelas termaktub visi yang memerlukan pelibatan aktif seluruh rakyat Indonesia: Bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Empat kata kunci ini tak bisa dicapai tanpa partisipasi yang nyata, dari bawah.
Paradigma Partisipasi: Kunci Membangun Masa Depan
Ketika berbicara dalam forum Partisipatory Academy yang diselenggarakan PPM Kota Bekasi, Mas Lalu Khalid Tarmizi, MT—Ketua Presidium PPM NTB dan mantan Kepala Bappeda Lombok Timur—menegaskan bahwa PPM memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Menurutnya, tujuan-tujuan besar negara seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, hingga ikut menjaga ketertiban dunia, semuanya mengandaikan adanya rakyat yang aktif, terlibat, dan berdaya.
“Partisipasi bukan sekadar formalitas. Ia adalah jiwa dari setiap proses pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tegas Miq Khalid, sapaan akrabnya.
PPM dan Tugas Baru: Menjadi Mitra Perubahan
Dalam konteks itulah, PPM perlu bangkit kembali. Bukan sekadar sebagai nostalgia masa lalu, tapi sebagai agen perubahan masa kini dan masa depan. Dunia sudah berubah, tantangan baru bermunculan: krisis iklim, ketimpangan digital, degradasi demokrasi lokal, hingga rendahnya regenerasi petani dan penggerak desa.
PPM tidak bisa berjalan dengan cara lama. Ia perlu bertransformasi menjadi pusat kaderisasi penggerak partisipasi rakyat, yang mampu menjembatani antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat. PPM bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan perencanaan berbasis warga, bukan sekadar berdasarkan angka statistik.
PPM juga harus membuka ruang lebih luas bagi generasi muda—mereka yang kreatif, adaptif, dan punya kepedulian sosial tinggi—untuk bergabung dan menjadi bagian dari gelombang perubahan. Mereka perlu diperkenalkan kembali pada semangat “peranserta” sebagai nilai luhur bangsa, bukan sekadar jargon kelembagaan.
Indonesia Emas Butuh PPM yang Kuat
Dalam dua dekade ke depan, Indonesia akan menghadapi masa kritis. Bonus demografi, tekanan geopolitik global, krisis pangan, dan kebutuhan akan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan akan semakin mendesak.
Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kekuatan sosial yang terorganisasi, berdedikasi, dan punya akar di masyarakat. Di sinilah peran PPM menjadi sangat penting: sebagai penggerak, pendamping, sekaligus penjaga arah pembangunan agar tetap menyatu dengan suara rakyat.
Kini bukan saatnya PPM berdiam diri. Bukan pula waktunya sekadar mengenang kejayaan masa lalu. Ini adalah waktunya PPM bangkit kembali—dengan semangat baru, wajah baru, dan strategi baru.
Karena tanpa rakyat yang terlibat, Indonesia emas hanya akan menjadi slogan kosong. Dan karena tanpa PPM yang bangkit, suara masyarakat mungkin tak pernah sampai ke meja pengambil keputusan.
Mari kita jelaskan kembali: PPM bukan sekadar organisasi, ia adalah harapan.
Saatnya PPM bangkit—untuk Indonesia yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan.(acank)
