ppmindonesia.com.Jakarta- Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan di Indonesia, menjadi panggung bagi narasi global tentang kedaulatan dan perlawanan. Kamis (26/6/2025), Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi tuan rumah bagi Ambassadorial Lecture yang disampaikan oleh Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi.
Di hadapan para dosen, mahasiswa, dan pengamat politik luar negeri, Boroujerdi tak hanya berbicara tentang hubungan diplomatik—ia menyampaikan pesan keras dan jelas dari Teheran: Iran tidak tunduk pada tekanan, dan perlawanan adalah hak setiap bangsa yang dijajah.
Di saat dunia menonton ketegangan bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah, pernyataan Dubes Iran di Yogyakarta memantulkan gema politik yang jauh lebih luas: antara martabat nasional dan dominasi global, antara hak menentukan nasib sendiri dan diplomasi yang sering kali condong pada kekuatan.
“Kami Tidak Butuh Mediasi”
Boroujerdi menyampaikan bahwa berbagai tawaran mediasi untuk menghentikan konflik antara Iran dan Israel sudah datang dari berbagai pihak. Namun bagi pemerintahnya, perundingan damai dalam konteks yang timpang tidaklah relevan.
“Berbagai pihak datang kepada negara kami menawarkan bantuan untuk mediasi. Tetapi kami sampaikan, kami tidak memerlukan mediasi maupun kesepakatan,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Iran tidak pernah memulai agresi. Semua tindakan militer yang dilakukan oleh Iran, termasuk serangan ke pangkalan militer AS dan wilayah Israel, adalah bentuk respons terhadap serangan yang lebih dulu dilakukan oleh lawan. “Kami hanya merespons agresi. Kami tidak memprovokasi lebih dulu,” tambahnya.
Pernyataan ini datang hanya beberapa hari setelah Iran meluncurkan Operasi True Promise III, serangan rudal balasan terhadap Israel yang diklaim Teheran sebagai respons atas agresi militer sejak 13 Juni, termasuk serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir penting: Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Kedaulatan Sebagai Prinsip yang Tidak Bisa Ditawar
Kata “kedaulatan” menjadi kata kunci yang terus-menerus disuarakan oleh perwakilan Iran. Dalam pandangan Boroujerdi, prinsip ini tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga menyangkut keputusan politik, identitas nasional, dan keberanian untuk berdiri mandiri tanpa dikendalikan oleh negara adidaya.
“Rezim Zionis bukan sebuah negara, di mana kami bisa melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan. Mereka adalah sebuah tentara yang menduduki wilayah lain,” ujar Boroujerdi, menjelaskan alasan mengapa Iran secara konsisten menolak mengakui Israel sebagai negara sah.
Pernyataan ini senada dengan analisis Dr. Trita Parsi, pendiri Quincy Institute for Responsible Statecraft, yang menyebut bahwa konflik Iran-Israel bukan hanya bersumber dari persoalan nuklir atau teritorial, melainkan dari visi yang saling menegasikan: “Bagi Iran, melawan Israel adalah bentuk solidaritas dengan bangsa yang dijajah. Bagi Israel, menundukkan Iran adalah syarat dominasi regional.”
Dari Yogya, Seruan untuk Dunia
Keputusan Iran untuk menyuarakan sikap politiknya secara terbuka di Indonesia—khususnya di Yogyakarta—bukan tanpa alasan. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota aktif Gerakan Non-Blok, memiliki posisi simbolik yang penting.
Di tengah politik internasional yang didominasi kekuatan militer dan kepentingan strategis, suara dari Selatan Dunia (Global South) seperti Indonesia dan Iran menjadi alternatif narasi yang menempatkan hak atas kedaulatan dan keadilan sebagai fondasi utama perdamaian.
Boroujerdi pun tidak sekadar berbicara untuk audiens akademik. Ia seakan ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda: bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan adalah bentuk tertinggi dari keberanian politik.
“Ketika Anda melihat serangan, embargo, dan sabotase terhadap negara kami, itu bukan karena kami agresif. Itu karena kami tidak tunduk,” tegasnya.
Pesan ini mengingatkan kita pada kata-kata Frantz Fanon, pemikir pasca-kolonial asal Aljazair: “Setiap bangsa yang dijajah harus menyadari bahwa membebaskan dirinya adalah tugasnya sendiri. Tidak ada kekuatan luar yang akan memberikannya secara sukarela.”
Kemanusiaan, Bukan Sekadar Kepentingan
Banyak kalangan yang sinis terhadap posisi keras Iran. Namun bila dilihat dari sudut pandang sejarah, tindakan Teheran muncul dari pola hubungan internasional yang terus-menerus menciptakan asimetri kekuasaan.
Ketika negara-negara besar menentukan siapa yang boleh memiliki hak bela diri dan siapa yang tidak, maka prinsip keadilan menjadi relatif.
Sikap ini dikritik oleh akademisi hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Dr. Riza Sihbudi, yang mengatakan: “Krisis Timur Tengah terus berulang karena tidak ada keadilan struktural dalam sistem internasional.
Negara seperti Iran akan terus menolak tunduk jika mereka terus diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek diplomasi.”
Dari Yogya, Suara yang Tak Boleh Diabaikan
Dari Yogyakarta yang damai, Iran mengirim pesan bahwa perjuangan belum berakhir. Pesan ini bukan semata-mata tentang konflik geopolitik, tetapi tentang martabat, tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk tidak tunduk di tengah tekanan, meski harus menghadapi embargo, ancaman, dan perang.
Dalam dunia yang sering memuja kekuatan dan melupakan keadilan, pesan ini seharusnya menggugah nurani global. Sebab seperti pernah dikatakan Mahatma Gandhi, “Kekuasaan tidak akan bertahan tanpa legitimasi moral. Dan legitimasi itu lahir dari keadilan, bukan dari senjata.”
Dan dari Yogya yang tenang, suara itu terdengar sampai ke jantung Timur Tengah yang bergolak.(acank)
