ppmindonesia.com.Bekasi – Suasana Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi di Pasir Gombong, Cikarang Utara, awal pekan ini tidak hanya merekam dinamika kelembagaan, tetapi juga menandai babak baru dalam arah gerak BPD: dari sekadar perwakilan warga desa menuju mitra strategis pembangunan daerah.
Dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pengurus ABDesi, Forum Siskeudes, serta para koordinator camat se-Kabupaten Bekasi, Musda ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi penting bagi seluruh pengurus Forum BPD se-Kabupaten Bekasi.
Dalam momentum yang berlangsung kondusif dan partisipatif itu, Karno Sirlani kembali dipercaya memimpin Forum BPD Kabupaten Bekasi hingga 2027. Figur yang juga menjabat sebagai Penasehat Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Kabupaten Bekasi ini bukanlah sosok baru dalam dunia pemberdayaan desa.
“Forum ini tidak hanya menjadi pengawas pemerintah desa. Ia juga harus menjadi pelaku perubahan—mengawal transparansi, memperkuat partisipasi, dan menjadi penghubung antara rakyat dan negara di ruang terkecilnya: desa,” ungkap Karno dalam pidato sambutannya.
Dari Regulasi ke Aksi
Musda kali ini mengambil bentuk Musda Penyesuaian, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan anggota BPD dari enam menjadi delapan tahun. Penyesuaian ini mengharuskan forum melakukan konsolidasi ulang kepengurusan untuk memperkuat kesinambungan arah dan program.
Forum BPD Kabupaten Bekasi, yang masa baktinya sebelumnya dimulai sejak 2019, kini diperpanjang hingga 2027, termasuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan yang juga mengikuti masa bakti delapan tahun. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Forum BPD mulai memantapkan diri sebagai organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi secara akuntabel.
Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Dalam sambutan yang disampaikan oleh pihak DPMD Kabupaten Bekasi, terungkap dukungan penuh terhadap keberadaan Forum BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menyukseskan program pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Hal serupa juga disuarakan oleh para pengurus ABDesi dan camat yang hadir. Mereka menegaskan pentingnya menjalin kolaborasi horizontal antara lembaga desa—khususnya kepala desa dan BPD—demi terciptanya harmoni pembangunan dan kontrol sosial yang sehat.
“Forum BPD harus berdiri sejajar, bukan berhadap-hadapan dengan pemerintah desa. Kolaborasi adalah kunci. Kita bukan saling mengawasi, tapi saling menguatkan,” kata salah satu camat yang hadir.
Kepemimpinan Berlanjut, Peran Bertransformasi
Lebih lanjut Karno menekankan perlunya transformasi peran. BPD tidak lagi cukup menjadi lembaga “penyerap aspirasi” semata. Ia harus menjadi entitas yang aktif mendorong tata kelola desa yang baik: transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
“Transformasi Forum BPD adalah keniscayaan. Kita harus keluar dari zona nyaman sebagai lembaga formal. Kita perlu menyelami denyut kehidupan masyarakat desa, menjembatani kebutuhan mereka dengan arah kebijakan,” tegas Karno.
Dari Forum ke Gerakan: Panggilan Jiwa untuk Pemberdayaan
Tak lama setelah resmi ditetapkan kembali sebagai Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi, Karno langsung melanjutkan tugas pengabdiannya. Keesokan harinya, ia bertolak ke Kabupaten Kuningan untuk menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Kuningan, sebagai bentuk komitmennya dalam mendorong sinergi lintas wilayah dan penguatan kapasitas kelembagaan desa.
Bagi Karno, kegiatan semacam ini bukan semata undangan resmi. Ini adalah panggilan jiwa, warisan semangat dari para tokoh yang membentuk jalan pengabdiannya selama ini.
Ia menyebut tiga nama besar yang membentuk fondasi kesadaran pemberdayaan dalam dirinya: Mas Ali Mustafa Trajutisna (alm) Mas Adi Sasono (alm) dan M. Jumhur Hidayat—merupakan tokoh nasional, sesepuh Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), dan panutan bagi para aktivisl yang bergiat di akar rumput.
“Mereka tidak pernah lelah dalam urusan rakyat kecil. Dari mereka saya belajar bahwa pemberdayaan bukan pekerjaan sampingan, tapi pilihan hidup,” kata Karno, mengenang masa-masa berguru dan bergiat dalam jejaring PPM.
Karno menyebut, semangat para tokoh PPM itu masih hidup hingga kini dalam tiap langkah yang ia ambil. Maka tak heran jika setiap forum, pelatihan, hingga musyawarah antarwilayah selalu ia hadiri dengan sepenuh hati.
Bagi Karno, membangun desa bukan soal jabatan, tapi gerakan moral yang dituntun oleh kesadaran bahwa perubahan selalu berakar dari bawah.
Jalan Panjang Pemberdayaan
Dengan tema besar “Bangkit dan Bermetamorfosa, Bersama Kita Gapai Bekasi yang Maju dan Sejahtera”, Musda ke-V Forum BPD menegaskan tekad bersama bahwa perubahan kelembagaan harus selaras dengan perubahan budaya kerja.
Karno menargetkan Forum BPD lebih terbuka terhadap pelatihan, digitalisasi, hingga kolaborasi lintas komunitas desa.
BPD tak lagi hanya menjadi lembaga administratif. Ia tumbuh menjadi simpul penggerak masyarakat desa yang sadar, kritis, dan produktif. Di tangan Karno Sirlani dan jajaran pengurus yang baru, Forum BPD Kabupaten Bekasi tak sekadar berjalan—ia bersiap berlari, membawa semangat perubahan hingga ke pelosok-pelosok desa.(acank)
