ppmindonesia.com.Jakarta – Di sebuah balai desa, para petani, pedagang, pemuda, dan tokoh masyarakat duduk melingkar. Mereka berbicara tentang jalan rusak, tentang harga pupuk yang mahal, tentang anak-anak yang putus sekolah. Tak ada suara yang lebih tinggi dari yang lain, tak ada yang merasa paling berhak. Semua didengar, semua diajak berpikir.
Inilah gambaran nyata dari kekhalifahan partisipatif, sebuah cara pandang yang membumi tentang mandat ilahi yang dipercayakan kepada manusia: menjaga bumi, menegakkan keadilan, dan memakmurkan kehidupan — bersama-sama.
Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) memandang kekhalifahan bukan sebagai kekuasaan tunggal, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif. Melalui pelatihan kader, program pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan desa, PPM mengajarkan bahwa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera hanya mungkin jika semua pihak dilibatkan.
Dari Mandat ke Gerakan
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan, PPM mengambil inspirasi dari firman Allah: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi…” (QS Fatir:39). Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia punya peran sebagai wakil Allah, tanpa memandang latar belakang, profesi, atau kedudukannya.
Namun, mandat itu tidak akan berarti jika dijalankan secara individual atau elitis. Karena itu, PPM merumuskan konsep kekhalifahan partisipatif: sebuah model pembangunan yang melibatkan semua unsur masyarakat, memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan bersama.
Desa Sebagai Titik Awal
Desa menjadi laboratorium nyata bagi konsep ini. Di sinilah PPM menyemai nilai kekhalifahan melalui aksi-aksi kecil: petani diajak menerapkan pertanian berkelanjutan, pedagang belajar berbisnis secara adil, pemuda dilatih menjadi motor perubahan, dan perangkat desa didorong untuk transparan dan akuntabel.
Partisipasi bukan hanya jargon. Di banyak desa dampingan, masyarakat sendiri yang menyusun prioritas pembangunan, mengelola anggaran, hingga mengevaluasi program. PPM hanya hadir sebagai fasilitator — yang membantu, bukan mendikte.
Defri Cane Nasution. seorang kader PPM mengatakan, “Kami percaya, kekhalifahan itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling peduli dan paling mau bekerja sama.”
Tantangan dan Harapan
Di tengah budaya birokrasi yang kerap sentralistis dan top-down, menerapkan kekhalifahan partisipatif tentu tidak mudah. Ada tantangan berupa ego sektoral, kurangnya literasi, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi. Namun PPM menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, partisipasi bisa tumbuh.
Di satu desa, misalnya, program koperasi yang awalnya hanya diikuti segelintir orang kini berhasil menjangkau seluruh warga. Di desa lain, gerakan penghijauan yang digagas pemuda kini menjadi kebanggaan bersama.
Membangun Bersama
Kekhalifahan partisipatif memberi pesan penting: bahwa membangun negeri tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah, tokoh agama, atau segelintir elite. Setiap orang adalah bagian dari solusi. Setiap suara, sekecil apa pun, punya makna.
Dalam dunia yang sering terpecah antara penguasa dan rakyat, antara pemodal dan pekerja, antara pusat dan daerah, konsep ini terasa seperti oase. Ia mengingatkan bahwa membangun keadilan, kemakmuran, dan harmoni hanya mungkin jika dilakukan bersama — dengan melibatkan semua.
Seperti pesan Nabi Muhammad SAW, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
Maka, di balai-balai desa, di ladang-ladang hijau, di pasar-pasar tradisional, dan di ruang-ruang rapat kecil, mandat itu terus dijalankan. Bukan oleh satu orang, tetapi oleh semua. Karena kekhalifahan adalah milik bersama, dan masa depan hanya bisa dibangun jika semua ikut serta.(emha)
