ppmindonesia.com.Jakarta – Sudah terlalu sering kita membaca berita tentang pemimpin yang terseret kasus korupsi, pejabat yang memperkaya diri, atau kekuasaan yang dipakai untuk menindas rakyat.
Fenomena ini seolah menjadi pola yang berulang sepanjang sejarah, dari masa kerajaan hingga era demokrasi modern.
Lord Acton, sejarawan Inggris, pernah merumuskan sebuah peringatan yang terkenal:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Kekuasaan cenderung menyimpang, dan kekuasaan yang absolut pasti menyimpang secara mutlak.
Kalimat itu bukan sekadar ungkapan, tetapi kesimpulan dari pengamatan panjang terhadap sejarah manusia. Kekuasaan memang memiliki daya tarik yang besar, namun juga menyimpan potensi untuk disalahgunakan.
Itulah sebabnya, politik—sebagai arena perebutan dan pengelolaan kekuasaan—perlu diawasi. Dan pengawasan itu bukan hanya tugas segelintir lembaga atau aktivis, melainkan kewajiban kita semua sebagai warga negara.
Banyak orang masih berpikir bahwa politik hanyalah soal siapa yang duduk di kursi parlemen, siapa yang jadi presiden, atau siapa yang membagi-bagi proyek. Pandangan itu keliru. Politik jauh lebih luas. Politik menentukan harga pangan yang kita beli, kualitas pendidikan anak-anak kita, hingga keadilan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita memilih diam, kekuasaan cenderung berjalan sesuka hati. Plato sudah mengingatkan ribuan tahun lalu:
“The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.”
Harga yang harus dibayar orang baik yang masa bodoh terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang jahat.
Diam berarti memberi ruang bagi mereka yang tidak layak untuk mengatur hidup kita.
Kita tentu tidak bisa berharap pemimpin selalu memiliki niat baik dan integritas yang sempurna. Sejarah mencatat banyak contoh bagaimana kekuasaan yang tidak dikontrol berubah menjadi tirani, bahkan dalam sistem demokrasi sekalipun. Maka, pengawasan adalah bagian penting dari sistem politik yang sehat.
Di era modern, pengawasan tidak lagi hanya dilakukan lewat demonstrasi di jalanan. Teknologi membuka banyak pintu: dari media sosial, petisi daring, hingga keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Warga kini punya lebih banyak cara untuk bersuara, memberi kritik, dan menuntut akuntabilitas.
Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan:
“The people will save their government, if the government itself is not worth saving.”
Rakyatlah yang menyelamatkan pemerintah, jika pemerintah itu sendiri sudah tidak layak untuk diselamatkan.
Itulah esensi demokrasi: kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi juga harus diawasi oleh rakyat.
Tentu, mengawasi politik tidak selalu mudah. Kadang berisiko, kadang melelahkan. Tetapi, jika kita ingin masa depan yang lebih baik, kita tak bisa menyerahkan semuanya pada mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
Belajar politik, memahami cara kerja institusi, berani bersuara, serta mendukung jurnalisme yang independen adalah sebagian dari cara kita mengawasi kekuasaan. Jangan sampai kita buta terhadap kebijakan yang dibuat, atau hanya bereaksi ketika kerusakan sudah terjadi.
Kekuasaan memang godaan besar, tetapi kontrol dari masyarakat adalah penyeimbangnya. Jika tidak, kita hanya akan melihat peringatan Lord Acton menjadi kenyataan lagi dan lagi: kekuasaan yang tidak diawasi akan menyimpang, dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat.
Maka, jangan pernah lelah mengawasi politik. Jangan pernah bosan peduli pada kebijakan publik. Karena kekuasaan yang tak diawasi bukan hanya mengancam demokrasi, tetapi juga masa depan kita semua.(acank)
