ppmindonesia.com. Jakarta, — Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menilai gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah Pati, Kota Cirebon, Semarang, Bonemerupakan tanda pemerintah daerah (pemda) lebih memilih jalan pintas untuk menutup kekurangan anggaran. Kebijakan ini dikhawatirkan akan memukul daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sekretaris Jenderal PPM Nasional, Anwar Hariyono, mengatakan bahwa lonjakan PBB-P2 di berbagai daerah bukan semata-mata karena kebutuhan pembangunan, melainkan akibat ketidaksiapan menghadapi efisiensi anggaran transfer dari pemerintah pusat yang rata-rata dipangkas 5 persen.
“Dana pusat sifatnya stimulan. Mestinya, pemda kreatif mencari sumber pendapatan baru. Namun, yang terjadi justru memilih menaikkan PBB-P2 karena dianggap cara paling cepat,” ujar Anwar kepada Kompas, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, pendekatan ini sering disertai rendahnya inovasi pengelolaan sumber daya lokal. Padahal, sektor seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan pengelolaan aset daerah memiliki potensi besar untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkelanjutan.
Anwar juga menyoroti persoalan kebocoran anggaran dan pengeluaran yang tidak prioritas di sejumlah daerah. Ia menilai sebagian pejabat masih memiliki pola pikir yang salah dalam menjalankan amanah publik.
“Banyak yang maunya dilayani rakyat, bukan melayani rakyat. Pendapatan pajak kadang justru habis untuk kegiatan mewah seperti rapat di hotel berbintang, tanpa melihat kondisi ekonomi warga,” tegasnya.
PPM mendorong kepala daerah hasil Pemilu 2024 untuk merangkul masyarakat dalam membangun daerah. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dukungan terhadap UMKM, serta pengelolaan aset daerah dinilai dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani warga dengan kenaikan pajak drastis.
“Rakyat jangan hanya dijadikan objek pembangunan, tapi subjek yang ikut menentukan arah kebijakan. Pemerintah pusat sudah memberi banyak dukungan, tinggal bagaimana daerah mengelola dengan mental melayani,” kata Anwar.
Ia mengingatkan, jabatan publik tidak seharusnya hanya diisi oleh orang dekat partai atau pemilik modal. Tanpa visi dan keberpihakan kepada rakyat, kebijakan fiskal seperti kenaikan PBB-P2 hanya akan menjadi bumerang politik dan sosial bagi kepala daerah.(emha)
