ppmindonesia.com.Jakarta, — Guru kerap disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Mereka mencetak generasi masa depan bangsa, tetapi kesejahteraan yang diterima sering tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawabnya.
Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menikmati fasilitas dan penghasilan yang jauh lebih tinggi, meski kinerja lembaga legislatif sering menuai kritik.
Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, guru honorer di banyak daerah masih menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Di Jawa Tengah, misalnya, masih ditemukan guru honorer bergaji Rp300.000–Rp500.000 per bulan. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ada guru honorer yang hanya menerima Rp200.000 per bulan, padahal UMR provinsi tersebut ditetapkan Rp2,1 juta.
“Banyak guru honorer harus mencari pekerjaan sampingan, dari berdagang online hingga menjadi ojek, demi menutup kebutuhan sehari-hari,” ujar Sekjen FSGI, Heru Purnomo,
Kontras dengan DPR
Ketimpangan ini tampak kontras dengan penghasilan anggota DPR. Setiap legislator menerima gaji pokok sekitar Rp4,2 juta, ditambah tunjangan tetap, tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi, hingga dana operasional, yang membuat total penghasilan bisa mencapai Rp70 juta hingga Rp80 juta per bulan. Belum termasuk fasilitas rumah dinas, kendaraan, hingga perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
Alif Purnomo, seorang pemerhati pendidikan yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional, menyoroti jurang kesejahteraan yang mengkhawatirkan.
‘Kita menyaksikan sebuah anomali,’ ujarnya. ‘Seorang guru honorer, yang memegang peran krusial dalam mencerdaskan generasi bangsa, harus berjuang dengan honor yang cair setiap tiga bulan sekali dan dengan jumlah yang sangat terbatas. saat dihubungi indonesia.com, Selasa (19/9/2025)
Pada saat yang sama, para anggota DPR, yang tugasnya menyuarakan aspirasi rakyat, justru menikmati fasilitas dan gaji puluhan juta rupiah setiap bulan. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan bangsa.’”
Janji Politik dan Realita
Presiden Prabowo Subianto dalam kampanyenya berulang kali menegaskan komitmen membangun SDM unggul dan meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN. Namun, para guru menilai janji tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yaitu kesejahteraan pendidik.
“Kalau bicara SDM unggul, kuncinya adalah guru. Tetapi bagaimana guru bisa fokus mendidik kalau masih memikirkan biaya listrik dan belanja dapur?” ujar Rini, seorang guru honorer di Kabupaten Blora.
Beban Ganda
Selain kesejahteraan rendah, banyak guru honorer juga harus menanggung beban ganda. Di satu sisi dituntut untuk mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, di sisi lain harus menghadapi keterlambatan honor dan status kerja yang tidak jelas.
Komisi X DPR RI berulang kali menyuarakan dukungan terhadap pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Namun, hingga kini prosesnya berjalan lambat. Per 2024, masih ada sekitar 2,3 juta guru honorer di seluruh Indonesia yang menunggu kepastian status.
Suara Publik
Ketimpangan antara guru dan anggota DPR kerap memunculkan kritik di media sosial. Warganet mempertanyakan komitmen negara terhadap pendidikan, sekaligus menyoroti gaya hidup mewah sebagian anggota dewan.
“Guru digaji Rp500 ribu untuk mendidik anak bangsa, DPR dapat puluhan juta tapi rapat saja sering kosong. Di mana letak keadilannya?” tulis seorang pengguna media sosial X.
Menanti Keberpihakan
Pemerhati pendidikan Alif Purnomo,menilai kesejahteraan guru harus menjadi prioritas dalam pembangunan SDM unggul. Tanpa itu, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi retorika.
“Negara harus berani memangkas belanja politik dan birokrasi, lalu mengalihkannya untuk kesejahteraan guru. Kalau tidak, kita akan terus bicara SDM unggul, tapi realitasnya guru hidup dalam kesusahan,” katanya.(emha)
