ppmindonesia.com. Jakarta, – Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih peka terhadap penderitaan rakyat menyusul gelombang protes atas kebijakan kenaikan tunjangan anggota dewan.
Tragedi tewasnya Affan Kurniawan (22), mahasiswa yang menjadi korban dalam demonstrasi, disebut sebagai sinyal kuat bahwa jurang antara rakyat dan wakilnya semakin lebar.
Aktitis Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional, Depri Cane Nasution, menilai kebijakan kenaikan tunjangan DPR telah melukai rasa keadilan publik.
“Rakyat sedang berjuang dengan harga pangan yang naik, biaya hidup yang makin berat, tapi DPR justru menambah fasilitas untuk dirinya. Ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi soal empati,” ujarnya, Sabtu (7/9/2025).
Duka dan Solidaritas
Tragedi Affan memicu gelombang duka di berbagai daerah. Aksi solidaritas mahasiswa dan kelompok masyarakat terus berlangsung, menuntut DPR membatalkan kenaikan tunjangan sekaligus meminta aparat lebih humanis dalam mengawal demonstrasi.
“Rakyat berduka, tapi suara duka itu belum dijawab dengan empati oleh DPR. Justru muncul pembelaan diri dan penjelasan teknis yang tidak menyentuh inti persoalan,” tambah Depri .
Kritik terhadap Prioritas
Kenaikan tunjangan DPR dinilai kontras dengan situasi rakyat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan ekstrem masih berkisar 9,3 juta jiwa pada 2025. PPM menilai DPR semestinya memprioritaskan pengawasan terhadap program pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban anggaran negara.
“Kalau DPR ingin dihormati, mereka harus lebih dahulu menunjukkan bahwa mereka peduli pada derita rakyat. Bukan dengan menambah fasilitas, melainkan memperjuangkan kebutuhan dasar warga,” tegas Depri
Pesan Moral
PPM juga menekankan pentingnya refleksi moral bagi para pemimpin. Mengutip kajian Qur’an bil Qur’an yang dibawakan Husni Nasution, Depri menyebutkan bahwa persoalan bangsa berakar pada ketidakmampuan mengendalikan nafsu serakah.
“Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang abai pada rakyat semuanya bersumber dari nafsu yang tidak dikendalikan. DPR seharusnya menjadikan penderitaan rakyat sebagai cermin untuk memperbaiki sikap,” ujarnya.
PPM menegaskan bahwa gelombang aksi yang terjadi bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi kekecewaan yang mendalam terhadap elite politik.(acank)
