ppmindonesia.com.Jakarta, — Penunjukan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi pada 8 September 2025 disambut penuh optimisme oleh Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional. Organisasi yang sejak era reformasi dikenal konsisten memperjuangkan ekonomi kerakyatan itu menaruh harapan besar agar koperasi kembali ke jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian nasional sekaligus wujud nyata demokrasi ekonomi.
Ferry, lahir di Jakarta pada 27 Juli 1967, memiliki rekam jejak panjang dalam aktivisme dan organisasi sosial. Namanya melejit pada 2008, ketika ia ditahan sebagai tahanan politik setelah memimpin aksi menolak kenaikan harga BBM. Sejak saat itu, Ferry dikenal luas sebagai figur yang vokal membela kepentingan rakyat kecil.
Selain berkiprah di pemerintahan, Ferry aktif di berbagai organisasi. Ia menjabat Sekretaris Jenderal Syarikat Islam periode 2021–2026, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) periode 2024–2028, serta terlibat dalam Dewan Tani Indonesia, Inkoptan, dan Dekopin. Seluruh aktivitas ini memperlihatkan komitmennya pada sektor pertanian, koperasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Keterkaitan Ferry dengan PPM memiliki akar historis. Pada akhir 1990-an, ia bergabung dalam Partai Daulat Rakyat (PDR) besutan almarhum Adi Sasono, tokoh koperasi sekaligus salah satu pendiri PPM. Saat itu, Ferry menjabat Ketua Pemuda PDR, sementara Anwar Hariyono—kini Sekjen PPM Nasional—memimpin Departemen Hubungan Antar Lembaga.
“Ferry dibesarkan dalam tradisi ekonomi kerakyatan bersama Mas Adi Sasono. Kini, ia melanjutkan estafet itu sebagai Menteri Koperasi,” kata Anwar dalam wawancara dengan ppmindonesia, Selasa (9/9/2025).
Presidium PPM Nasional, Pupun Purwana, menyebut jabatan Wakil Menteri Koperasi yang sebelumnya dipegang Ferry hanyalah tahapan sebelum ia dipercaya menempati kursi menteri. “Sudah lama kami prediksi, dan kini terbukti,” ujarnya.
Menurut PPM, tantangan koperasi hari ini tidak ringan. Modernisasi, digitalisasi, dan persaingan global menuntut lembaga koperasi untuk bertransformasi tanpa meninggalkan akar kerakyatan. “Koperasi harus berdaya saing, tetapi tetap menjadi rumah bagi demokrasi ekonomi. Di tangan Ferry, kami optimistis arah itu bisa diwujudkan,” lanjut Anwar.
PPM Nasional menegaskan siap mendukung dan bersinergi dengan program-program Kementerian Koperasi. Harapannya, koperasi bukan lagi sekadar retorika, melainkan pilar nyata kesejahteraan rakyat Indonesia.(acan
