ppmindonesia.com. Jakarta, Kompas — Pemerintah menggelontorkan dana segar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit.
Presiden Prabowo pun menyambutnya sebagai terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sehari setelah pengumuman, euforia melanda pasar keuangan. Saham perbankan melonjak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ikut menguat.
Di balik riuh tepuk tangan lantai bursa, pertanyaan yang lebih mendasar menggema: triliunan rupiah mengalir ke perbankan, tapi rakyat kecil kebagian apa?
UMKM Masih Tersisih
Pengalaman menunjukkan, bank lebih sering menyalurkan kredit ke debitur besar yang dianggap aman. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—yang sejatinya menyerap 97 persen tenaga kerja nasional—masih kesulitan mengakses pembiayaan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023 memperlihatkan sekitar 69,5 persen UMKM belum tersentuh layanan kredit perbankan. Padahal pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga.
Tahun 2024, pemerintah menargetkan 60 persen dari KUR Rp282,4 triliun mengalir ke sektor produksi. Namun realisasi hanya Rp163,28 triliun, atau 57,81 persen. Target tak tercapai.
“Kalau KUR saja belum maksimal, bagaimana mungkin dana Rp200 triliun bisa otomatis menyentuh UMKM? Bank-bank pelat merah selama ini lebih sibuk mengamankan portofolio besar,” kata Anwar, Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional.
Likuiditas Tak Berarti Kredit
Suntikan dana ke bank BUMN berisiko hanya menambah kenyamanan perbankan. Alih-alih menyalurkan kredit, bank bisa saja menempatkan dana pada instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN). Imbal hasilnya lebih pasti, risikonya lebih kecil.
Bagi bank, itu pilihan rasional. Tetapi bagi UMKM, artinya pintu pembiayaan semakin sempit. “Kalau likuiditas hanya diparkir di SBN, rakyat kecil tak kebagian apa-apa,” ujar seorang pelaku UMKM di Sleman, Yogyakarta.
Alternatif Jalur Dana
Pusat Peranserta Masyarakat menilai pemerintah perlu memikirkan jalur alternatif. BPR dan bank pembangunan daerah (BPD), yang lebih dekat dengan pelaku UMKM di daerah, bisa menjadi mitra strategis.
Dengan tambahan likuiditas, mereka lebih mampu menyalurkan kredit ke usaha kecil—dari pertanian hingga industri rumahan.
“Bank BUMN bisa difokuskan pada pembiayaan proyek besar dan korporasi. Sementara UMKM lebih tepat ditangani oleh bank daerah dan BPR. Dengan begitu, ekonomi lokal bisa benar-benar bergerak,” tambah Anwar.
Menanti Keberpihakan
Kebijakan Rp200 triliun jelas menunjukkan keberanian pemerintah. Namun, keberanian saja tidak cukup. Yang ditunggu rakyat kecil adalah keberpihakan nyata. Apakah dana besar itu akan benar-benar mengalir ke sawah petani, ke bengkel kecil, atau ke warung di gang sempit—atau hanya berputar di menara kaca perbankan besar?
Pertanyaan yang layak terus diajukan sederhana: triliunan untuk perbankan, rakyat kecil kebagian apa? (acank)
