ppmindonesia.com.Jakarta, — Negara hidup dari pajak rakyat. Setiap kali masyarakat membeli kebutuhan pokok, menerima gaji, hingga memperoleh keuntungan usaha, ada potongan yang masuk ke kas negara.
Dari potongan-potongan itulah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbentuk, dan dari sana pula gaji, tunjangan, serta operasional pejabat publik dibayarkan, mulai dari presiden, menteri, DPR, hakim, polisi, jaksa, hingga aparatur sipil negara.
Secara filosofis, skema itu sederhana: rakyat membayar pajak, negara hadir untuk membela rakyat. Pejabat negara menerima gaji agar mereka bekerja menyejahterakan, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Itulah inti bernegara.
Namun, kenyataan di lapangan tak selalu sejalan dengan semangat itu.
Pajak Meningkat, Beban Bertambah
Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pada 2026 memunculkan kekhawatiran. Target penerimaan negara yang ambisius dinilai berisiko semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah yang daya belinya terus menurun.
Di sisi lain, angka pengangguran masih tinggi, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi, dan banyak usaha kecil menutup pintu. Kondisi ini membuat rakyat kian terdesak, sementara belanja rumah tangga tetap harus dipenuhi.
Pejabat Dimanjakan
Ironi muncul ketika di tengah situasi sulit rakyat, gaji dan tunjangan pejabat justru naik. Lembaga-lembaga negara tetap mengalokasikan dana besar untuk operasional, bahkan ketika efektivitasnya dipertanyakan.
Kondisi serupa terlihat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari lebih dari seribu perusahaan negara, hanya segelintir yang mencatat keuntungan signifikan. Sebagian besar lainnya justru merugi. Meski demikian, gaji komisaris dan direksi tetap besar, menimbulkan tanda tanya publik: untuk siapa sebenarnya uang rakyat dikelola?
Esensi yang Terabaikan
Pertanyaan mendasar pun mengemuka: bila negara hidup dari pajak rakyat, tetapi rakyat justru makin terhimpit, apakah esensi bernegara masih dijaga?
Negara hadir bukan sekadar untuk mengumpulkan pajak, melainkan untuk memastikan pajak itu kembali dalam bentuk keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Tanpa itu, kepercayaan rakyat akan tergerus.
Pada akhirnya, legitimasi sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak, tetapi juga oleh sejauh mana rakyat merasakan manfaat nyata dari setiap rupiah yang mereka setorkan.
