ppmindonesia.com. Jakarta, — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan massal usai menyantap menu dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Desakan agar MBG dihentikan sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan kian menguat.
Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah menghentikan MBG untuk sementara. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyebut kasus keracunan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menunjukkan adanya kesalahan sistemik dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Ari mengingatkan agar anak-anak tidak dijadikan target politik. “Keselamatan dan tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sikap DPR dan Pemerintah Daerah
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan penghentian program sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Komisi IX, kata dia, hanya berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap BGN.
“Mitra kami adalah BGN. Kami ingin memastikan evaluasi berjalan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Charles.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan distribusi MBG setelah ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor mengalami keracunan. Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyebut sekitar 260 siswa terdampak dan kini ditangani di rumah sakit serta puskesmas sekitar.
“Fasilitas dan biaya perawatan ditanggung pemerintah daerah. Distribusi MBG dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium. Informasinya bisa dua minggu,” ujarnya.
Gejala mulai muncul satu hingga dua jam setelah makan siang. Petugas telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Dari pihak sekolah, orang tua, hingga siswa, kesaksian menunjukkan gejala yang hampir seragam: sakit perut, pusing, hingga kejang-kejang.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan keselamatan siswa sebagai prioritas utama. “Dinas Kesehatan terus melakukan langkah cepat untuk memastikan penanganan terbaik,” katanya.
Anggaran dan Sorotan Publik
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan BGN agar mempercepat penyerapan anggaran. Hingga 8 September 2025, realisasi baru mencapai Rp15,7 triliun dari pagu Rp71 triliun.
“Kalau penyerapan rendah, dana akan dialihkan untuk mengurangi defisit atau membayar utang. Tidak boleh ada uang nganggur di kementerian,” kata Purbaya.
Kasus keracunan MBG juga menarik perhatian media internasional. Reuters, The Guardian, dan The Straits Times menurunkan laporan terkait ribuan siswa terdampak, menyoroti tantangan dalam menjalankan program sosial berskala nasional.
Investigasi BGN
Menanggapi kasus ini, BGN membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Tim akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengidentifikasi penyebab keracunan.
“Setiap dugaan keracunan harus menunggu hasil uji BPOM, yang bisa memakan waktu hingga 14 hari kerja. Sambil menunggu, tim kami akan menelusuri mulai dari proses memasak, bahan baku, hingga sampel makanan yang disimpan sebelum dibagikan,” kata Nanik.
Ia menambahkan, tim investigasi melibatkan ahli kimia, farmasi, dan kesehatan masyarakat. “Tujuannya agar kami bisa segera mengambil langkah perbaikan, baik pada dapur penyedia maupun layanan perawatan siswa,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh
Seiring kasus yang terus bertambah, desakan publik agar MBG dievaluasi secara menyeluruh kian kuat. Pemerintah pusat menegaskan komitmen melanjutkan program, namun menunggu hasil investigasi sebelum mengambil langkah lanjutan.
Bagi banyak pihak, keselamatan anak-anak adalah pangkal kebijakan. Masa depan MBG kini bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu memastikan keamanan distribusi dan pengelolaan program yang digadang sebagai salah satu ikon politik Presiden Prabowo itu. (acank)
