ppmindonesia.com. Jakarta, – Pemerintah terus menggencarkan agenda hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas yang kini menjadi sorotan adalah kelapa, tanaman tropis yang selama ini diekspor utuh ke luar negeri tanpa nilai tambah berarti di dalam negeri.
Langkah strategis ini diharapkan mengubah wajah ekonomi kelapa nasional. Namun di tengah euforia investasi dan pembangunan pabrik pengolahan baru, muncul pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang akan menikmati nilai tambah dari hilirisasi kelapa—rakyat atau korporasi asing?
💰 US$ 100 Juta Mengalir untuk Hilirisasi Kelapa
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investasi hilirisasi kelapa yang sudah masuk ke Indonesia mencapai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,65 triliun. Nilai tersebut berasal dari dua investor besar, salah satunya Freenow, produsen kelapa terbesar asal China.
“Kelapa itu investasinya 100 juta dolar yang sudah berjalan, ada dua investor. Tapi penciptaan lapangan pekerjaannya bisa menyerap minimum 5.000 orang,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Rosan menambahkan, investor tersebut akan memanfaatkan seluruh bagian dari kelapa—mulai dari daging, sabut, hingga limbahnya. Setiap satu pabrik memerlukan pasokan sekitar 500 juta butir kelapa per tahun.
“Selama ini kelapa kita diekspor mentah ke China. Sekarang mereka membangun pabrik di Indonesia agar pengolahan bisa dilakukan di sini,” lanjutnya.
Kekhawatiran: Petani Kembali Jadi Penonton
Namun langkah ini tidak lepas dari kritik. Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional menilai, kebijakan pemerintah yang cepat membuka ruang bagi investasi asing justru bisa menyingkirkan rakyat dari rantai nilai industri.
“Belum sebulan sejak larangan ekspor kelapa gelondongan diumumkan, pemerintah sudah membuka pintu bagi investor asing. Jangan sampai hilirisasi ini malah mengubah petani jadi buruh di negeri sendiri,” tegas Anwar Hariyono, Sekretaris Jenderal PPM Nasional, dalam keterangannya kepada PPM Indonesia Newsroom.
PPM menilai, hilirisasi seharusnya menjadi momentum untuk mengembangkan industri rakyat berbasis koperasi desa, bukan memperluas dominasi modal asing.
Menurut Anwar, koperasi seperti Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi wadah pengolahan kelapa menjadi santan dan Virgin Coconut Oil (VCO) dengan dukungan permodalan dari bank nasional.
“Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas rakyat, bukan mengambil jalan instan lewat investor asing. Kalau ini dibiarkan, petani hanya akan menjadi sapi perahan,” ujarnya.
Antara Hilirisasi dan Kapitalisasi
Sejumlah pengamat menilai, masuknya investasi asing memang dapat mempercepat industrialisasi dan menyerap tenaga kerja. Namun tanpa mekanisme perlindungan ekonomi rakyat, manfaatnya berpotensi timpang.
Eko Suryono, Ketua Presidium PPM Nasional, menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya menjadi agenda ekonomi makro.
“Yang harus dijawab pemerintah adalah: siapa pemilik nilai tambahnya? Kalau petani tidak punya saham di rantai industri, maka hilirisasi hanya menjadi kapitalisasi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya membangun model hilirisasi berbasis koperasi dan partisipasi lokal agar pertumbuhan ekonomi juga dirasakan hingga ke desa.
Kalimantan Barat, Titik Awal Hilirisasi Rakyat
Sebagai langkah konkret, PPM bersama jejaringnya di Kalimantan Barat mulai merancang pembangunan pabrik mini pengolahan kelapa di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Inisiatif ini akan melibatkan koperasi desa dan pelatihan produksi VCO serta serabut kelapa bagi petani lokal.
“Kita bergerak cepat. Sebelum industri besar menguasai pasar, PPM akan membangun ekosistem produksi rakyat. Dari hulu ke hilir, rakyat harus jadi pemain utama,” kata Sujadi, Ketua Presidium PPM Wilayah Kalimantan Barat.
Menuju Hilirisasi Berkeadilan
Menurut data Kementerian Perindustrian, sekitar 60 persen ekspor pertanian Indonesia masih berupa bahan mentah. Artinya, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh negara pengolah.
Dengan hilirisasi berbasis rakyat, nilai ekonomi kelapa dapat meningkat hingga 50–100 kali lipat tanpa mengorbankan kedaulatan petani.
“Hilirisasi bukan sekadar urusan ekonomi, tapi arah pembangunan. Kalau desa bisa mengolah hasil bumi sendiri, di situ lahir kemandirian bangsa,” ujar Guntoro, salah satu penggerak ekonomi rakyat di PPM.
“Kita tidak anti-investasi, tapi kita menolak industrialisasi yang menyingkirkan rakyat. Hilirisasi sejati harus menumbuhkan ekonomi rakyat, bukan mempersempit ruang hidup mereka.”— Anwar Hariyono, Sekjen PPM Nasional
Gelombang investasi asing dalam hilirisasi kelapa memang menjanjikan angka besar dan geliat ekonomi baru. Namun, tanpa desain kebijakan yang berpihak pada rakyat, nilai tambah itu hanya akan mengalir ke segelintir pihak.
Bagi PPM dan jaringan petani kelapa, kedaulatan ekonomi tidak cukup diukur dari nilai ekspor, tetapi dari sejauh mana rakyat menjadi pelaku utama dalam industrinya sendiri. (emha)
