ppmindonesia,com.Jakarta -Pemerintah terus mendorong investasi hilirisasi di sektor perkebunan, termasuk komoditas kelapa. Nilai investasi yang telah masuk mencapai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,65 triliun, menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Namun di tengah semangat industrialisasi, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menjadikan petani kelapa sebagai “sapi perahan” di negeri sendiri.
Investasi Besar, Risiko Lebih Besar
Rosan menyebut, dua investor asal Tiongkok akan membangun pabrik pengolahan kelapa di Indonesia, dengan kebutuhan bahan baku mencapai 500 juta butir kelapa per tahun. Proyek tersebut sudah memasuki tahap konstruksi dan diklaim mampu menyerap 5.000 tenaga kerja langsung.
“Selama ini kelapa dari Indonesia dikirim ke China dalam bentuk utuh. Sekarang, pengolahannya dilakukan di sini agar nilai tambahnya tinggal di dalam negeri,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Namun, langkah pemerintah ini menuai catatan kritis dari PPM Nasional. Menurut Sekretaris Jenderal PPM, Anwar Haryono, industrialisasi kelapa harus menempatkan petani sebagai subjek utama, bukan sekadar pemasok bahan mentah bagi investor besar.
“Kita tidak anti-industrialisasi, tapi menolak industrialisasi yang menyingkirkan rakyat. Hilirisasi sejati harus menumbuhkan ekonomi rakyat, bukan mempersempit ruang hidup mereka.”— Anwar Haryono, Sekjen PPM Nasional
Petani di Persimpangan
Hanya sebulan setelah larangan ekspor kelapa utuh diberlakukan oleh Menteri Pertanian, pemerintah justru membuka pintu bagi investasi asing di sektor pengolahan kelapa. PPM menilai kebijakan ini berpotensi menciptakan ketergantungan baru dan memperlebar kesenjangan antara petani dan industri.
“Kalau pabrik besar asing yang menguasai bahan baku, harga kelapa akan ditentukan oleh mereka. Petani hanya menjadi buruh di kebunnya sendiri,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis di laman resmi ppmindonesia.id.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan peran koperasi desa seperti Koperasi Merah Putih untuk mengembangkan pabrik mini pengolahan kelapa di tingkat lokal. Dengan dukungan modal dari perbankan dan pendampingan teknis, desa dapat mengolah kelapa menjadi santan, VCO, arang aktif, dan sabut olahan, tanpa bergantung pada korporasi besar.
Hilirisasi Berbasis Rakyat
Ketua Presidium PPM Nasional, Eko Suryono, menilai hilirisasi rakyat adalah jalan tengah antara ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Ia menekankan perlunya membangun sistem ekonomi yang inklusif agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pelaku besar.
“Kita perlu menggeser paradigma industrialisasi agar tidak eksklusif. Negara harus berpihak pada pelaku ekonomi terkecil, karena dari sanalah ketahanan pangan dan sosial berasal.”— Eko Suryono, Ketua Presidium PPM Nasional
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, sekitar 60 persen ekspor sektor pertanian Indonesia masih berupa bahan mentah. Akibatnya, nilai tukar petani stagnan dan kesejahteraan di desa tidak banyak berubah. Melalui hilirisasi berbasis rakyat, nilai ekonomi dapat berlipat hingga tiga kali lipat jika pengolahan dilakukan di tingkat lokal.
Kalimantan Barat Jadi Titik Awal
PPM Nasional telah memulai inisiatif pembangunan pabrik pengolahan kelapa skala desa di wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia. Langkah ini diharapkan menjadi contoh model hilirisasi yang berkeadilan dan partisipatif.
Ketua Presisium PPM Wilayah Kalimantan Barat, Sujadi, menjelaskan bahwa hilirisasi rakyat akan berhasil jika didukung kebijakan lintas sektor.
“Negara perlu hadir memfasilitasi teknologi pengolahan sederhana, pembiayaan murah, dan sertifikasi produk agar bisa bersaing di pasar internasional,” ujarnya.
Menata Ulang Arah Ekonomi
Bagi PPM, hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan gerakan sosial menuju kedaulatan rakyat. Ketika desa mampu mengolah hasil bumi sendiri dan memperoleh nilai tambah yang adil, maka kemandirian ekonomi bangsa tumbuh dari akar rumput.
“Hilirisasi rakyat adalah jalan menuju ekonomi mandiri. Jangan sampai petani kita hanya menjadi penonton di ladang sendiri.”— Anwar Haryono, Sekjen PPM Nasional
Pemerintah boleh menggandeng investor asing, tetapi rakyat harus tetap menjadi pemain utama dalam industri kelapa nasional. Hilirisasi sejati adalah ketika petani berdaulat atas hasil kebunnya sendiri — bukan sekadar pemasok bagi industri global.(acank)
