ppmindonesia.com. Jakarta – Gerakan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) telah lama dikenal sebagai wadah kaderisasi dan pemberdayaan yang berangkat dari nilai partisipasi, kemandirian, serta tanggung jawab sosial.
Sejak masa kejayaannya di era 1990-an, PPM telah melahirkan banyak aktivis yang kini tersebar di berbagai bidang—dari birokrasi, lembaga swadaya masyarakat, hingga dunia usaha.
Namun seiring perjalanan waktu, tantangan baru muncul. Ketika semangat gerakan tidak lagi diikat dengan disiplin organisasi, batas antara kepentingan lembaga dan kepentingan pribadi mulai kabur.
Banyak kegiatan di daerah yang lahir dari semangat PPM, tetapi tidak selalu berada dalam bingkai struktural organisasi yang jelas.
Struktur dan Etika Organisasi
Secara kelembagaan, PPM memiliki hirarki struktural yang meliputi:
- PPM Nasional, sebagai pusat kebijakan dan arah gerakan;
- PPM Wilayah atau Daerah, sebagai pelaksana dan pengembang jejaring di tingkat lokal;
- Lembaga Swadaya Fungsional (LSF), sebagai bentuk konkret implementasi program pemberdayaan.
LSF dapat menjadi bagian dari PPM jika ada kesepahaman dan komitmen bersama—baik melalui keputusan organisasi maupun pembinaan resmi. Namun jika tidak ada hubungan formal atau kesepakatan, maka LSF tersebut secara organisasi bukan milik PPM, melainkan milik individu atau kelompok tertentu.
“Disiplin berorganisasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari etika gerakan,” ujar salah satu pengurus PPM Wilayah saat ditemui di sela kegiatan pelatihan kader.
Dari Aktivis ke Pengusaha Sosial
PPM tidak menutup diri terhadap dinamika para aktivisnya yang berkembang menjadi pengusaha, konsultan, atau pendamping masyarakat mandiri.
Justru, PPM bersyukur bila nilai-nilai yang ditanamkan selama ini melahirkan kemandirian ekonomi dan semangat berbagi manfaat.
Namun yang perlu dijaga adalah transparansi identitas dan komitmen etik: ketika seseorang menjalankan program atas nama pribadi atau lembaga usahanya, maka tidak semestinya mengatasnamakan PPM jika tidak ada dasar organisasi yang jelas. Begitu pula sebaliknya, PPM tidak boleh mengklaim kegiatan yang sebenarnya milik perorangan.
Kemandirian sebagai Cermin Keberhasilan Gerakan
Kemandirian para kader bukan berarti melepaskan diri dari akar ideologis PPM. Sebaliknya, hal itu justru menjadi bukti bahwa proses pemberdayaan berhasil menumbuhkan manusia-manusia yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, namun tetap menjunjung nilai kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.
Gerakan yang sehat bukanlah yang bergantung pada lembaga semata, tetapi yang mampu melahirkan pribadi-pribadi berdaya dan berintegritas. PPM hadir bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai partisipasi dan kemanusiaan terus hidup di tengah masyarakat.
“PPM tidak butuh pengakuan, tapi pengamalan nilai.
Karena sejatinya pemberdayaan bukan soal nama, melainkan amanah.” — Redaksi ppmindonesia.com
Kini saatnya setiap aktivis PPM meneguhkan kembali jati dirinya sebagai bagian dari gerakan yang memiliki akar nilai dan struktur yang jelas. Disiplin berorganisasi bukanlah belenggu, melainkan pagar agar arah gerakan tidak menyimpang.
Dari gerakan menuju kemandirian — itulah jalan panjang yang harus terus dijaga, agar PPM tetap relevan sebagai rumah besar pemberdayaan masyarakat yang berakar pada nilai, etika, dan tanggung jawab. (emha)
