ppmindonesia.com.Jakarta Di tengah melimpahnya sumber air di negeri ini, masyarakat Indonesia justru harus membayar lebih mahal untuk seteguk air minum dalam kemasan (AMDK) ketimbang untuk seliter bahan bakar minyak (BBM). Fenomena ini bukan sekadar anomali ekonomi, tapi juga cermin ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang mestinya menjadi hak rakyat.
Air yang Melimpah, Tapi Tidak Gratis
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan air terbesar di dunia. Lembaga PBB bahkan mencatat, Indonesia memiliki lebih dari 6% total ketersediaan air tawar dunia. Namun, kenyataannya, akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan di banyak wilayah.
Di Jakarta, Bandung, hingga Nusa Tenggara, air pipa belum menjangkau semua rumah tangga. Warga akhirnya bergantung pada air tanah atau membeli air galon dan botolan. Ironisnya, harga satu liter air kemasan bisa mencapai Rp6.500, sementara harga BBM subsidi jenis Pertalite hanya Rp10.000 per liter.
“Air adalah sumber kehidupan, tapi kini justru menjadi barang dagangan. Rakyat membeli air yang sejatinya milik mereka sendiri,” ujar Alif Purnama, Wakil Sekjen PPM Nasional, kepada Kompas.
Siapa Menguasai Air Kita?
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan:
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Namun di lapangan, penguasaan itu tampak lebih banyak berada di tangan swasta. Sejumlah perusahaan besar, termasuk asing, mengelola sumber air dari pegunungan dan menjualnya dalam bentuk AMDK dengan nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, masyarakat di sekitar sumber air sering kali mengalami penurunan debit sumur dan kesulitan air bersih.
“Negara seharusnya mengelola langsung sumber air pegunungan. Tapi yang terjadi, justru perusahaan swasta yang mengambil air dalam jumlah besar setiap hari, lalu menjualnya kembali ke rakyat,” lanjut Alif.
Dari Pegunungan ke Botol Plastik
Profesor Lambok M. Hutasoit, pakar hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menjelaskan bahwa air pegunungan yang digunakan untuk AMDK berasal dari sistem akuifer alami—lapisan batuan yang menyimpan air hasil resapan hujan selama bertahun-tahun.
“Proses ini sangat lama dan menghasilkan air yang sangat bersih. Tapi ketika diambil berlebihan, cadangan akuifer bisa menipis dan berdampak ekologis,” jelasnya.
Masalahnya, pengambilan air dari akuifer dalam volume besar untuk industri AMDK sering kali melampaui daya pulih alami. Di beberapa daerah, sumber mata air yang dulu mengalir deras kini berkurang drastis.
BBM Disubsidi, Air Diprivatisasi
Di sektor energi, pemerintah mengalokasikan subsidi besar untuk menekan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya, dalam sektor air, subsidi hampir tidak ada. Bahkan, banyak perusahaan AMDK hanya membayar retribusi kecil kepada pemerintah daerah atas izin eksploitasi sumber air.
Padahal, air merupakan kebutuhan dasar yang lebih penting daripada bahan bakar.
“Negara seperti kehilangan arah. BBM disubsidi untuk kendaraan, tapi air—sumber kehidupan—justru dilepas ke pasar bebas,” kata Anwar Hariyono Sekretaris Jenderal PPM Nasional.
Menagih Tanggung Jawab Negara
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana peran negara dalam menjamin hak rakyat atas air bersih dan terjangkau?
Kritik terhadap kebijakan pengelolaan air sudah sering muncul. Namun, perubahan signifikan belum terlihat. Pemerintah dinilai lebih fokus pada investasi dan industri ketimbang pada keberlanjutan sumber daya alam.
“Air bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi hak hidup yang dijamin konstitusi. Jika negara terus membiarkan air dikuasai korporasi, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan,” tegas Alif.
Saatnya Air untuk Semua
Indonesia seharusnya belajar dari model pengelolaan air berbasis komunitas seperti di beberapa desa di Klaten dan Bali, di mana warga membentuk koperasi air. Sistem ini menjamin distribusi air adil, harga terjangkau, dan kelestarian sumber tetap terjaga.
Kedaulatan air bukan sekadar soal harga, tetapi tentang martabat bangsa.
Selama rakyat masih membeli air dari tanah mereka sendiri, maka ironi di negeri kaya air ini belum berakhir.
