Jakarta/Lombok Timur — Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi melalui penguatan fasilitas produksi dan sinergi antar-Kopermas. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Darling Rutin Reboan PPM Nasional yang digelar pada Rabu (14/1/2026), sebagai tindak lanjut kunjungan Ketua Presidium PPM Nasional ke PPM Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lombok Timur sehari sebelumnya.
Rapat dipandu Sekretaris Jenderal PPM Nasional, Anwar Hariyono, dan dihadiri Ketua Presidium PPM Nasional Eko Suryono, Bendahara PPM Nasional sekaligus pengembangan usaha Kopermas Nusantara Bambang Sumaedji, Pupun Purwana, serta perwakilan PPM NTB dan Kopermas Sejahtera NTB, yakni Lalu Khalid Tarmidzi dan Lalu Gafar Ismail.
Dalam pengantarnya, Anwar Hariyono menegaskan bahwa rapat ini bertujuan menindaklanjuti hasil diskusi lapangan dengan memilah agenda-agenda yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat. Fokus diarahkan pada penguatan rantai produksi dan pascapanen, bukan sekadar aktivitas perdagangan.
Jagung dan Tantangan Pascapanen
Ketua Kopermas Sejahtera NTB, Lalu Khalid Tarmidzi, memaparkan bahwa Lombok Timur memiliki potensi jagung yang besar, namun petani masih menghadapi persoalan serius pada tahap pascapanen. Ketiadaan fasilitas pengering (dryer), terutama pada musim hujan, menyebabkan petani terpaksa menjual jagung basah dengan harga rendah.
“Tanpa dryer, petani berada pada posisi tawar yang lemah. Harga ditentukan pedagang, sementara biaya produksi sering kali tidak tertutup,” ujarnya.
Selain jagung, potensi porang juga menjadi sorotan. Meski sempat menjadi komoditas unggulan, budidaya porang di Lombok Timur masih terbatas dan belum terkelola secara sistematis. Pasokan bahan baku pabrik yang tidak stabil membuka peluang bagi koperasi untuk masuk sebagai pengelola budidaya berbasis masyarakat.
Koperasi Harus Masuk Produksi
Menanggapi hal tersebut, Bambang Sumaedji menekankan bahwa persoalan benih jagung relatif dapat diatasi karena ketersediaan produsen benih nasional. Namun, persoalan utama terletak pada fasilitas produksi pascapanen.
“Kalau koperasi ingin menyentuh langsung hajat hidup petani, maka kuncinya ada pada dryer dan huller. Di situlah koperasi masuk ke wilayah produksi, bukan hanya trading,” tegas Bambang.
Anwar Hariyono menambahkan bahwa koperasi perlu menentukan fokus secara bertahap agar tidak terjebak pada agenda yang terlalu luas. Ia mendorong Kopermas Sejahtera NTB memprioritaskan pembangunan fasilitas produksi yang terintegrasi, disertai perencanaan dan business plan yang matang sebagai prasyarat pengembangan usaha.
Peran Kopermas Nusantara sebagai Jejaring Usaha
Rapat juga menegaskan posisi Kopermas Nusantara sebagai badan otonom PPM Nasional yang berperan memberikan layanan usaha sekaligus membangun jejaring ekonomi antar-Kopermas di daerah. Kopermas Nusantara diposisikan sebagai simpul kolaborasi usaha bagi Kopermas-Kopermas binaan PPM di berbagai wilayah.
Melalui jejaring ini, diharapkan terbangun sinergi usaha sesuai peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Kopermas, sehingga mendorong kemajuan koperasi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut menjadi fondasi keterpaduan gerak antara PPM Nasional dan daerah, Kopermas Nusantara, serta Kopermas daerah dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri.
Resi Gudang dan Akses Pembiayaan
Selain fasilitas produksi, rapat juga membahas peluang pengembangan sistem resi gudang di Lombok Timur. Menurut Lalu Khalid Tarmidzi, skema resi gudang relatif tidak membutuhkan dana besar, kecuali dana penjaminan awal. Setelah proses perdagangan berjalan, dana penjaminan tersebut dapat ditarik kembali.
PPM Nasional menilai sistem resi gudang dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat posisi tawar petani, serta membuka akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan kementerian terkait.
Arahan Ketua Presidium
Ketua Presidium PPM Nasional, Eko Suryono, dalam penutup rapat menegaskan perlunya segera merumuskan perencanaan usaha secara konkret.
“Teman-teman di NTB perlu segera menyusun business plan, baik untuk dryer jagung, resi gudang, porang, maupun potensi kolaborasi peternakan. Perencanaan yang rapi adalah kunci untuk masuk ke pembiayaan dan dukungan kementerian,” ujarnya.
Eko Suryono menyatakan optimisme bahwa pengurus PPM dan Kopermas di NTB memiliki pengalaman lapangan yang memadai untuk mempercepat proses tersebut. PPM Nasional, lanjutnya, siap mengawal melalui pendampingan kelembagaan dan jejaring kementerian.
Rapat Reboan ini kembali menegaskan peran PPM sebagai gerakan masyarakat yang berorientasi pada solusi nyata, dengan memperkuat koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. (acank)
