Jakarta|PPMIndonesia.com — Di sebuah sekolah dasar negeri di pinggiran kota, seorang guru honorer menutup buku absensi sebelum bergegas menuju pekerjaan keduanya. Seusai mengajar, ia menjadi pengemudi ojek daring. Upah bulanannya sebagai guru tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ia bukan satu-satunya.
Data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menunjukkan sedikitnya 700.000 guru honorer di Indonesia masih menerima penghasilan di bawah upah minimum. Survei Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia 2025 mencatat, 74 persen guru honorer bergaji kurang dari Rp2 juta per bulan. Bahkan, sebagian hanya menerima di bawah Rp500.000.
Di sejumlah daerah, ada guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaporkan menerima gaji jauh dari layak. Sebagian lainnya mengaku mengalami keterlambatan pembayaran honor dalam beberapa bulan terakhir.
Situasi ini berlangsung di tengah kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lonjakan Anggaran
Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan tercatat Rp769,1 triliun atau 20,01 persen dari total belanja negara. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Angka itu meningkat signifikan dibanding alokasi tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai MBG sebagai program strategis untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan meningkatkan kesiapan belajar. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, dengan target lebih dari 80 juta orang tahun ini.
BGN menargetkan pembangunan 33.000 dapur untuk mendukung distribusi makanan di seluruh Indonesia.
Namun, alokasi anggaran yang besar itu memunculkan perdebatan, terutama ketika sebagian besar pendanaan MBG bersumber dari pos pendidikan.
Dampak ke Daerah
Sejumlah organisasi guru menyebut, sejak alokasi pendidikan ikut menopang MBG, pagu transfer ke daerah untuk kebutuhan pendidikan mengalami penyesuaian. Di beberapa wilayah, guru honorer mengeluhkan pembayaran honor yang terlambat atau berkurang.
Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara besarnya anggaran program baru dan realitas kesejahteraan guru yang belum terselesaikan.
Pada saat yang sama, pemerintah memutuskan mengangkat 32.000 pegawai inti dapur MBG menjadi PPPK. Kebijakan tersebut dinilai sebagian kalangan memunculkan rasa ketidakadilan di antara guru honorer yang telah lama menanti kepastian status dan pengangkatan.
Perdebatan Kebijakan
Sejumlah mahasiswa, guru honorer, dan yayasan pendidikan telah mengajukan uji materi terhadap APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tidak sepenuhnya sejalan dengan fungsi inti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.
Para pemohon berpendapat, jika alokasi MBG dikeluarkan dari komponen pendidikan, porsi riil untuk fungsi pendidikan inti akan berkurang signifikan.
Pemerintah, di sisi lain, menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung proses belajar siswa.
Antara Gizi dan Martabat Pendidik
Para analis kebijakan publik menilai perdebatan ini tidak semata soal angka, melainkan tentang prioritas. Intervensi gizi penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Namun kualitas pendidikan juga sangat ditentukan oleh kesejahteraan dan profesionalitas guru.
Guru honorer yang bertahan hidup dengan penghasilan minim menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Sebagian harus mencari pekerjaan tambahan untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
“Bagaimana kita berbicara tentang generasi emas jika guru-gurunya belum hidup layak?” ujar elham seorang aktivis PPM dan pemerhati pendidikan .
Di banyak sekolah, guru tetap menjadi ujung tombak proses pembelajaran. Mereka hadir setiap hari di ruang kelas, sering kali dengan fasilitas terbatas dan dukungan yang minim.
Perdebatan mengenai alokasi anggaran pendidikan 2026 menjadi ujian bagi arah kebijakan nasional. Triliunan rupiah digelontorkan untuk memastikan anak-anak menerima asupan gizi. Sementara itu, ratusan ribu guru masih bertahan hidup dengan penghasilan yang jauh dari standar layak.
Tantangan pemerintah adalah memastikan kedua kebutuhan itu berjalan seiring, bukan saling mengorbankan. Sebab pada akhirnya, masa depan bangsa ditentukan bukan hanya oleh apa yang dimakan siswa, tetapi juga oleh kualitas dan kesejahteraan mereka yang mengajar di depan kelas.(acak)
