Jakarta|PPMIndonesia.com— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digulirkan pemerintah dengan target menjangkau puluhan juta anak tahun ini. Di berbagai daerah, dapur-dapur umum dibangun, makanan dibagikan, dan angka penerima manfaat dilaporkan meningkat signifikan.
Namun, di balik piring-piring makan gratis yang tersaji di ruang kelas, ada suara lain yang tak selalu terdengar: guru honorer yang masih berjuang dengan penghasilan minim dan ketidakpastian status.
Awal Februari lalu, seorang guru sekolah dasar negeri di kawasan Cibitung, Bekasi, tak kuasa menahan tangis saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR. Di hadapan para legislator, ia menceritakan bahwa sepulang mengajar, ia harus bekerja tambahan sebagai pengantar-jemput laundry untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menunjukkan sekitar 700.000 guru honorer di Indonesia masih menerima gaji di bawah upah minimum. Survei Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia 2025 mencatat 74 persen guru honorer bergaji kurang dari Rp2 juta per bulan, bahkan sebagian di bawah Rp500.000.
Lonjakan Anggaran MBG
Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan tercatat Rp769,1 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara. Dari jumlah itu, sekitar Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah menilai MBG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 60 juta penerima manfaat per awal Februari dan ditargetkan mencapai 82,9 juta orang tahun ini, didukung pembangunan 33.000 dapur.
“Jika dibandingkan dengan jumlah makanan yang dibagikan, angka keracunan sangat kecil,” ujar Presiden dalam keterangan resminya.
Program ini diproyeksikan menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah anggaran pendidikan nasional.
Dampak ke Guru
Di sisi lain, sejumlah organisasi guru menyebut bahwa sejak sebagian anggaran pendidikan digunakan untuk MBG, pagu transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Dampaknya dirasakan pada pembayaran honor guru honorer di sejumlah wilayah.
Seorang guru honorer di Nusa Tenggara Timur mengaku penghasilannya kini hanya ratusan ribu rupiah per bulan setelah adanya penyesuaian anggaran. Ia telah mengabdi lebih dari dua dekade.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memutuskan mengangkat 32.000 pegawai inti dapur MBG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan guru honorer yang telah lama menunggu kepastian status serupa.
“Guru sudah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan. Ketika melihat pegawai dapur lebih cepat diangkat, muncul rasa ketidakadilan,” ujar seorang perwakilan organisasi guru.
Perdebatan Prioritas
Sejumlah mahasiswa, guru honorer, dan yayasan pendidikan mengajukan uji materi terhadap APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG perlu ditinjau kembali agar tidak mengurangi fungsi inti pendidikan, seperti gaji pendidik dan fasilitas belajar.
Pemerintah menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia yang juga mendukung pendidikan.
Pengamat kebijakan publik menilai perdebatan ini mencerminkan dilema klasik dalam perumusan anggaran: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
Gizi yang baik memang menjadi fondasi tumbuh kembang anak. Namun, kesejahteraan guru juga menjadi pilar utama kualitas pembelajaran.
Antara Piring dan Papan Tulis
Di banyak sekolah, guru tetap menjadi ujung tombak proses pendidikan. Mereka hadir setiap hari di depan kelas, memastikan kurikulum berjalan, mendampingi siswa yang tertinggal, dan menjadi penghubung antara negara dan masa depan generasi muda.
Namun, ketika kesejahteraan mereka belum terjamin, beban profesional dan ekonomi kerap berjalan beriringan.
Perdebatan mengenai MBG dan anggaran pendidikan 2026 pada akhirnya bukan sekadar soal angka, melainkan tentang arah kebijakan dan keberimbangan prioritas.
Di satu sisi, piring makan gratis menjadi simbol komitmen negara pada perbaikan gizi anak. Di sisi lain, tangis guru honorer menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya soal apa yang dimakan siswa, tetapi juga tentang siapa yang mengajar mereka—dan dalam kondisi seperti apa mereka bertahan.
Menjaga keseimbangan antara keduanya menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah, agar kebijakan sosial dan pendidikan berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. (emha)
