Jakarta|PPMIndonesia.com- Di ruang-ruang publik kita, ukuran sukses tampak semakin sederhana—dan sekaligus mengkhawatirkan. Ia diukur dari seberapa besar rumah yang dimiliki, mobil yang dikendarai, jabatan yang disandang, dan pengaruh yang dapat dimainkan. Kekayaan menjadi simbol utama keberhasilan. Integritas, kerja keras, dan ketekunan perlahan tersingkir ke pinggir panggung.
Dalam lanskap sosial seperti itu, korupsi tidak lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan gejala dari perubahan nilai yang lebih dalam. Ia tumbuh subur ketika kekayaan ditempatkan sebagai puncak pencapaian hidup, sementara cara mendapatkannya menjadi soal sekunder.
Logika Jalan Pintas
Korupsi di Indonesia telah menjalar dari pusat hingga daerah, dari kementerian hingga desa. Modusnya beragam—penggelapan anggaran, suap, jual beli pengaruh, penyalahgunaan kewenangan. Namun di balik keragaman modus itu, ada satu benang merah: keinginan mempercepat akumulasi kekayaan dan kekuasaan.
Di tengah kesenjangan sosial yang masih lebar dan mobilitas ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, jabatan publik kerap dipersepsikan sebagai peluang, bukan amanah. Kekuasaan dipandang sebagai “aset” yang bisa dikonversi menjadi keuntungan pribadi. Logika pelayanan bergeser menjadi logika transaksi.
Ketika ukuran sukses ditentukan oleh materi, maka integritas menjadi beban. Kejujuran dianggap menghambat. Proses panjang dan kerja bertahap dipandang kalah cepat dibanding jalur pintas melalui manipulasi sistem. Dalam kondisi seperti ini, korupsi bukan lagi penyimpangan yang memalukan, melainkan risiko yang diperhitungkan.
Krisis Kepercayaan
Masifnya praktik korupsi juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap negara. Sebagian orang tidak lagi yakin bahwa sistem mampu menghadirkan keadilan sosial secara konsisten. Kemiskinan yang berlangsung lintas generasi, akses ekonomi yang terbatas, serta birokrasi yang berbelit memperkuat rasa frustrasi sosial.
Dalam situasi demikian, korupsi dapat dipahami—meski tentu tidak dibenarkan—sebagai ekspresi dari keputusasaan sekaligus oportunisme. Ada yang melakukannya karena merasa terdesak oleh kebutuhan. Ada pula yang melakukannya karena melihat sistem yang lemah sebagai kesempatan.
Ketika penegakan hukum dianggap tidak konsisten, dan sanksi sosial terhadap pelaku korupsi tidak tegas, maka efek jera menjadi tumpul. Korupsi berubah menjadi praktik yang dinormalisasi. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku tetap memperoleh penerimaan sosial karena kekayaannya.
Di titik inilah masalah menjadi serius: masyarakat tidak lagi mempersoalkan dari mana kekayaan diperoleh, melainkan hanya seberapa besar ia terlihat.
Pergeseran Nilai Sosial
Kita sedang menyaksikan pergeseran nilai yang signifikan. Prestasi akademik, dedikasi profesional, dan kontribusi sosial kerap kalah sorot dibanding gaya hidup mewah yang dipamerkan di ruang publik maupun media sosial. Popularitas dan kemewahan menjadi standar baru pengakuan sosial.
Akibatnya, generasi muda pun terpapar pesan yang ambigu: bahwa keberhasilan identik dengan kemewahan, bukan integritas. Bahwa yang penting adalah hasil akhir, bukan proses.
Jika paradigma ini terus menguat, maka pendidikan karakter dan etika publik akan selalu berada dalam posisi defensif. Kita bisa memperkuat lembaga pengawas, memperketat regulasi, dan meningkatkan penindakan. Namun selama standar sukses tidak dikoreksi, korupsi akan selalu menemukan celah pembenarannya.
Mengembalikan Makna Sukses
Mengoreksi standar sukses bukan pekerjaan singkat. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, keteladanan pemimpin, dan penguatan budaya integritas di semua lini—sekolah, keluarga, birokrasi, hingga dunia usaha.
Negara perlu memastikan bahwa jalur legal dan profesional benar-benar memberikan peluang mobilitas yang adil. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi norma, bukan slogan. Pendidikan antikorupsi harus dibarengi dengan praktik nyata yang memberi contoh bahwa kejujuran tidak merugikan.
Lebih dari itu, masyarakat perlu membangun kembali penghargaan terhadap proses. Bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar akumulasi materi, melainkan kombinasi antara pencapaian, etika, dan kontribusi sosial.
Korupsi tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh di tengah sistem nilai yang membenarkannya secara diam-diam. Selama kekayaan terus mengalahkan integritas sebagai tolok ukur utama keberhasilan, maka upaya pemberantasan korupsi akan selalu berhadapan dengan arus budaya yang lebih besar.
Pertanyaannya sederhana: standar sukses seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya? (emha)
